Akademika Unud

Pecalang yang (Kadang) Garang

2008-01-17T23:16:00.000-08:00

Garang dan sedikit arogan. Bisa jadi karena berada di balik benteng desa adat. Seringkali harus berbagi wewenang dengan aparat. Tapi tetap saja dia menuai puja-puji. Ituah pecalang.
Namanya mencuat ketika diadakan konggres PDI-P di Sanur pada 1998 silam. Keberhasilannya mengamankan konggres pada masa transisi reformasi itu nama pecalang melambung sebagai penjaga keamanan tradisional Bali. Keberhasilan ini menjadikan pecalang semakin pede untuk ekspansi ke luar wilayah adat. Kali ini Bali Travel Mart menjadi hajatan yang dijaga pecalang pada pertengahan 2000. Jika ditambah keberhasilan mengamankan pertemuan internasional di bidang lingkungan hidup, Prep-Com IV di Nusa Dua 2002 maka acungan jempol makin banyak diarahkan kepada pecalang.
Wilayah operasional akhirnya meluas. Awalnya hanya sebagai satuan pengamanan untuk desa adat. Tetapi yang terjadi belakangan, pecalang juga memasuki wilayah lain. Katakanlah, mengamankan kejuaraan bola voli, sepak bola, tajen bahkan ikut mengatur arus lalu lintas di beberapa ruas jalan Denpasar. Untuk merazia penduduk pun pecalang berada di garis terdepan. Tidak heran, pendatang di Bali lebih takut dengan razia yang dilakukan oleh pecalang daripada Satpol PP. Berbagai keberhasilan yang pernah diraih membuat pecalang menjadi sedikit arogan. Contohnya, main tutup jalan umum tanpa ada koordinasi dengan aparat kepolisian.
Pecalang merupakan seperangkat alat desa adat yang dipilih dan diangkat oleh desa adat untuk menjaga ketertiban, keamanan serta kesucian tri mandala desa adat. Pecalang jga disebut jagabhaya, yaitu menjaga desa adat manakala ada bencana alam. Secara terminologi, pecalang berasal dari kata celang yang artinya indranya sangat tajam baik penglihatan, pendengaran, penciuman, dan ketajaman berpikirnya. Kata pacelang akhirnya bergeser menjadi kata pecalang. Pecalang sendiri dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, pecalang desa adat yang fungsinya untuk menjaga ketertiban dan keamanan warga desa adat ketika melakukan aktivitas yang menyangkut parahyangan, pawongan, dan palemahan serta mejaga kesucian tri mandala. Kemudian ada pecalang subak yaitu pecalang yang menjaga ketertiban krama subak terkait dengan aktivitas irigasi. Dan terakhir adalah pecalang jagawana yaitu pacalang yang berfungsi menjaga ketertiban aktivitas manusia.
Hegemoni pecalang memang tidak bisa dilepaskan dari euforia otonomi daerah. Pecalang menjadi sebuah konstruksi sosial yang menjawab kebutuhan masyarakat Bali terhadap rasa aman. Pasca Bom Bali I, masyarakat Bali semakin sadar akan makin berkurangnya rasa aman yang dimiliki. Aparat sudah tidak mampu menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Pecalang menjadi organ alternatif. Apalagi, pecalang diberi otoritas penuh oleh desa adat.
Eksistensi pecalang semakin terasa dengan adanya Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang desa pekraman. Dalam Bab X pasal 17 secara khusus diatur perihal pecalang. Untuk memperkuat eksistensi pecalang berbagai seminar sudah dilakukan. Seminar di Gianyar pada Juni 2001 menghasilkan sesana (etika) pecalang yang terdiri dari unduk (perihal), sesana (etika), busana, gegawan dan pasuwitraan pecalang. Dirumuskan pula tri satya pecalang. Yayasan Tri Hita Karana juga membuat seminar di kawasan Garuda Wisnu Kencana pada Maret 2002. Seminar ini merumuskan antara lain membiarkan pecalang melaksanakan tugas di luar desa adat dengan koordinasi pihak terkait. Alasannya, pecalang punya karisma.
Hasil seminar itu mengingatkan pecalang harus melakukan koordinasi dengan aparat agar tidak terjadi tumpang tindih, khususnya hal-hal diluar desa adat dan agama. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan yang dilakukan pecalang. Dalam melaksanakan tugasnya, pecalang hendaknya lebih simpatik dan menghindarkan cara-cara kekerasan dan arogan sehingga tetap bisa menarik hati masyarakat. Bahkan kala itu terbersit ide untuk membentuk pecalang perempuan. Semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi pecalang memaksanya untuk lebih meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berkoordinasi dengan aparat terkait.
Sampai disini, sebenarnya persoalan pecalang sudah bisa diatasi. Tetapi dalam tataran praktis, ternyata apa yang dirumuskan dalam seminar itu jauh berbeda. Banyak pecalang yang tidak anut pada sesana. Masyarakat menilai pecalang terlalu arogan dalam menjalankan tugasnya. Mereka menutup jalan seenaknya tanpa ada koordinasi dengan pihak kepolisian, pecalang tiba-tiba ikut jadi tukang parkir dan menarik retribusi dari masyarakat. Banyak tajen (sabung ayam) memakai jasa pecalang untuk mengamankan acaranya. Padahal menurut Prasasti Bali Kuno (Batuan), pihak yang mengurusi tajen adalah sawung tangur (petugas khusus pengamanan tajen) dan bukan oleh pecalang.
Penyimpangan sesana (etika) pecalang bermula dari proses perekrutan. Kini, perekrutan pecalang lebih dititik beratkan pada otot, rambut gondrong, suara menyeramkan dan memiliki kumis tebas sehingga terkesan angker. Padahal yang lebih dibutuhkan adalah keluwesan berpikir, kedewasaan bersikap dan menjunjung tinggi etika serta sopan santun.
Fenomena pecalang semakin menarik manakala semakin luasnya kewenangan yang dimilikinya. Adanya keterbatasan personel polisi yang untuk menjaga sebuah wilayah membuat pengamanan swakarsa menjadi diperlukan. Sehingga, dalam kondisi tertentu kehadiran pecalang justru dibutuhkan. Tetapi harus diberi pemahaman bahwa adanya pembatasan mengenai wewengan pecalang. Misalnya, hanya mengatur lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraan seenaknya.
Sebenarnya, persoalan mengapa pecalang turun tangan menangani masalah sosial lebih disebabkan kelemahan dari aparat negara itu sendiri. Polisi dinilai tidak mampu lagi menjaga ketertiban masyarakat, membiarkan pelcauran merajarela dan semakin ruwetnya pengaturan terhadap pedagang kaki lima. Dari sini pecalang seperti mendapat ruang. Dengan bekal otonomi dan kekuatan desa adat, pecalang mulai bergerak ke wilayah sosial. Tetapi, dalam beberapa kasus, eksistensi pecalang justru menuai persoalan. Pecalang tiba-tiba menjaga kompleks pelacuran, ikut memungut retribusi parkir dan arogan terhadap penduduk pendatang. Pasca peristiwa Bom Bali I, ada stigamtisasi bahwa penduduk pendatang bagi masyarakat lokal, terutama pecalang adalah pembawa bencana. Jika ditambah dengan pelaku Bom Bali I yang bukan penduduk lokal maka antipati terhadap kehadiran penduduk pendatang menjadi lebih besar.
Apapun alasannya, kehadiran pecalang tetap memberi warna tersendiri bagi pengamanan wilayah Bali saat ini. Meskipun tumpang tindih dengan aparat, tidak sedikit pecalang yang memberikan rasa aman. Hanya saja, arogansi itu masih lebih kuat...

Solusi Segera!

2008-01-16T18:58:00.000-08:00

Denpasar akan tenggelam ke dalam lautan kendaraan! Siapa yang bisa menjamin hal itu tidak akan terjadi. Berdasarkan data yang dirilis Poltabes Denpasar, kenaikan kendaraan bermotor pertahun melebihi angka 11 ribuan. Berarti, persoalan pertransporatsian menjadi persoalan serius yang harus segera dicari solusinya.
Dengan panjang ruas jalan yang terbatas tentunya Denpasar atau Bali tepatnya perlu perubahan kebijakan sistem transportasi. Pada jam-jam tertentu, di beberapa titik di Kota Denpasar kemacetan panjang menjadi hal yang tidak terhindarkan. Lihat saja, Jalan Diponegoro, Jalan Thamrin, Jalan PB Sudirman, Waturenggong, Simpang Teuku Umar-Marlboro dan Jalan Teuku Umar Barat. Solusi yang komprehensif menjadi vital dalam kasus ini.
Beberapa kota besar sudah membuktikan, tidak adanya pembatasan kendaraan pribadi membuat sistem transportasi kota amburadul. Pembenahan transportasi massal menjadi wajib untuk dilakukan. Ingat: salah satu penyebab keengganan masyarakat untuk memanfaatkan transportasi massal adalah buruknya sistem yang diciptakan. Mereka menjadi resisten akibat kebijakan yang diambil tidak menyentuh persoalan mereka. Jika ditambah dengan buruknya pelayanan, rendahnya tingkat kenyamanan, hingga ongkos yang terlalu mahal maka lengkap sudah.
Jakarta sudah mencoba dengan busway, kereta rel listrik dan monorel. Mesikpun saat ini menimbulkan masalah, dan protes sana-sini, namun kebijakan ini sangat proyeksional. Pengambil kebijakan sudah mengambil langkah untuk memperbaiki kondisi yang tercipta. Bangsa ini memang bangsa instan. Kebijakan hari ini pengennya dinikmati hari ini. Padahal untuk memperbaiki yang sudah mengakar, perlu waktu untuk mencabut akar tersebut.
Jakarta menjadi kota yang tidak bersahabat. Menjadi metropolis tetapi individualis. Denpasar akan mengalami hal yang sama. Anak SMA sudah membawa mobil, Fakultas Ekonomi Ekstensi memacetkan jalan di Jalan Sudirman ketika malam tiba. Deretan mobil di sepanjang Jalan Nias menyulitkan akses menuju Rumah Sakit Sanglah. Bukankah hal itu adalah sebuah masalah yang harus segera disolusikan?
Jika perbaikan terhadap sistem transportasi tidak dimulai hari ini, apakah menunggu Bali tenggelam dalam lautan kendaraan? Persoalan transportasi adalah persoalan budaya. Menciptakan transpotasi publik berarti membuka kembali komunikasi publik yang selama ini nyaris tertutup. Masyarakat tidak saling mengenal satu sama lain. Akibatnya, prinsip komunal yang selama ini lekat dengan bangsa ini semakin menjauh. Pengambil kebijakan harus mulai merancang strategi akan hal ini. Misalnya, penataan rute, perbaikan jadwal angkutan kota, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi dan meniru langkah Jakarta juga bisa. Tergantung bagaimana pengambil kebijakan mengkaji masalah ini.
Catat: persoalan transportasi kota adalah persoalan mendesak. Pengkajian mengenai kondisi ini harus segera dilaksanakan. Tidak perlu menunggu kehancuran, kan? (red)

Lenyot: Buku, Diskusi dan Organisasi

2008-01-16T18:57:00.001-08:00

Dengan gaya bicara yang kritis dan gaya penulisan yang lugas dan tajam, mengantarkan I Wayan Agus Purnomo dipercaya selama dua tahun menduduki posisi sebagai Pemimpin Redaksi Pers Mahasiswa “Akademika” Unud. Cowok yang akrab disapa Agus Lenyot, mengaku mendapat banyak hal dari Akademika.
Menurutnya, mahasiswa memang harus berorganisasi. Karena diorganisasi, individu akan ddiajak mengenal diri sendiri lebih jauh. Pengembangan wawasan dan pola pikir serta merangsang keingintahuan. Berinteraksi dengan orang, bisa jadi akan menimbulkan konflik. “Ada konflik artinya ada masalah yang harus dipecahkan. Masalah akan memaksa kita berpikir. Dengan sering berpikir dan memecahkan masalah, bukan tak mungkin akan lahir ide-ide brilian dari kaum muda,” ungkapnya dengan nada menyayangkan. Tapi kemudian, mahasiswa jarang yang ingin berorganisasi. Mahasiswa tidak mampu melihat konflik sebagai sebuah hal yang sehat.
Ketika ditanya pendapatnya mengenai organisasi mahasiswa, Agus Lenyot memaparkannya dengan sangat sistematis. Organisasi mahasiswa memang tidak ada habisnya dibicarakan oleh mahasiswanya sendiri. Menurut Lenyot, mahasiswa memang sudah kehilangan gairahnya untuk berorganisasi. “Semuanya pengen serba cepat dan instan. Akibatnya, pemikiran mahasiswa juga instan dan pendek,” ucapnya. Masalah klasikpun, seperti tak mampu melahirkan kader, tak mampu mengakomodir keinginan mahasiswa, dan konflik-konflik internal tak sempat dibereskan. “Bagaimana mahasiswa bisa memecahkan persoalan yang lebih besar jika memecahkan masalahnya sendiri dia tidak bisa,” kritiknya tajam terhadap organisasi kemahasiswaan.
Kembali dia memaparkan kalau organisasi kemahasiswaan saat ini cenderung melakukan kerja-kerja insidental alias ad hoc. Tak lagi programatik dan visioner. Dibuat saat ini untuk hanya dikerjaakan saat ini. Jarang sekali kegiatan mahasiswa yang sifatnya orientatif. Dalam artian, begitu kegiatan selesai maka semuanya selesai. “Bahkan hampir tidak ada mahasiswa yang berpikir, apa dan bagaimana sesudah kegiatan ini,” ungkap cowok kelahiran Jembrana, 6 Nopember 20 tahun silam ini.
Lalu mengapa dia hanya terkesan mengkritik saja? “Awalnya sempat tertarik untuk terlibat dalam organisasi mahasiswa di Unud. Tapi ada satu hal yang memberi kesan tidak baik,” ungkapnya. Ada satu masa saat penerimaan mahasiswa baru baik tingkat universitas maupun fakultas. Sudah bukan jamannya lagi penerimaan mahasiswa baru diisi dengan metode kekerasan, termasuk kekerasan verbal. “Seharusnya kegiatan itu lebih mengutamakan kegiatan ilmiah. Misalnya, diskusi kelompok. Apalagi Bali kan kental dengan budaya koh ngomong.”
Satu lagi persoalan mahasiswa yang perlu mendapat perhatian khusus. Membaca di luar perpustakaan dianggap aneh. Seharusnya kampus mempunyai kegiatan yang tidak jauh-jauh dari buku dan berdiskusi. “Di Unud, membaca buku di luar perpustakaan adalah hal yang aneh, berdiskusi dengan tema yang berat sedikit, ditertawakan, lalu apa maunya mahasiswa sekarang?” tanyanya heran.
Dia berharap di lingkungan Kampus Sudirman ada perpustakaan yang bisa diakses oleh mahasiswa S-1, tidak hanya untuk mahasiswa pasca sarjana. “Sangat menarik perpustakaan Bukit buka hingga sore. Tapi kan lokasinya sangat jauh. Adanya perpustakaan di Denpasar setidaknya ikut membangun iklim akademik di kampus,” ungkapnya. Dia yakin mahasiswa akan merespon positif.
Mahasiswa memang dituntut banyak hal. Termasuk peka terhadap realita sosial. “Bolehlah malam hari suka dugem, tapi siang hari tetap harus bersikap layaknya mahasiswa, menambah ilmu dengan membaca dan berdiskusi. Bila berdiskusi menjadi biasa bagi mahasiswa di Bali, dari sana akan muncul ide-ide progresif revolusioner. Dan mahasiswa tidak hanya sekadar lulus secepatnya dengan IP tinggi. “Mahasiswa harus siap menjadi pemimpin dan bukan pemimpi,” tegas mahasiswa Fakultas Hukum 2005 ini mengakhiri pembicaraan.
Intan

Tomo: Teater Tidak Sekadar Ruang Antar Peran

2008-01-16T18:43:00.000-08:00

Ini adalah kelahiran yang salah. Terlahir bukan sebagai bayi utuh. Namun sebagai potongan-potongan daging yang terus bergerak. Dengan kidung dan mantra pangruwatan, semoga menjauh segala durjana, semoga hilang semua sial..
( Waktu Antara Kau dan Aku I, synopsis)

Secarik aksara di atas merupakan potongan dari synopsis Waktu Antara Kau dan Aku, garapan teater 108 (baca:satukosongdelapan) yang digelar Januari 2007 lalu. Di pentas ini, satu kosongdelapan mencoba untuk menawarkan bentuk proses alternatif ala karya teater modern di Bali.
Berbicara kiprah teater modern di Bali, satukosongdelapan patut diperhitungkan dalam khasanah seni peran di Bali. Sejumlah pementasan teater, entah perorangan maupun kolosal disodorkan satukosongdelapan sudah digarapnya.
Giri Ratomo merupakan awak yang bisa dibilang pentolan dari komunitas teater ini. Bersama seorang temannya Dedi Dwiyanto, Tomo-sapaannya-di tahun 2002, “merakit” perlahan cikal bakal satukosongdelapan. Awalnya bernama SatuKantong Komunitas. Baru tahun 2003, komunitas ini berganti nama menjadi satukosongdelapan, hingga saat ini.
Di komunitas satukosongdelapan Tomo beserta Dedi merancang visi untuk membangun proses teater yang segar tanpa meninggalkan tradisi seni pertunjukan yang telah ada serta membangun iklim teater modern Bali yang bergairah. Akhirnya dengan proses pergulatan kerja yang cukup alot mereka berhasil melahirkan sebuah maestro karya mereka, yakni pertunjukkan Waktu antara Kau dan Aku.
Kiprah satukosongdelapan maupun Tomo secara individual mencoba mendenyutkan kembali antusiasme dan euforia seni teater. Mengingat tak banyak teater yang secara konsisten dan giat menunjukkan karya-karya mereka di kalangan publik. Dengan kemasan yang dikolaborasikan antara perihal “kekinian” dan eloborasi seni yang inovatif, Tomo mampu memberi ruang yang berbeda bagi ruh teater modern.
“Persepsi masyarakat masih kolot akan keberadaan teater. Teater tetap dicap sebagai wahana yang tidak jelas juntrungannya kemana,” komentar lelaki bertubuh kurus ini miris. Menurutnya, kebanyakan dunia teater di Denpasar hanya diramaikan oleh teater-teater komunitas sekolah yang paling aktif mempromosikan teater.
“Kalau kita berbicara masalah untung ruginya berteater, kita bisa menawarkan kompensasi apa saja yang didapat dari berteater. Secara harfiah, teater itu khan dunia peran. Bagaimana kita memerankan tokoh-tokoh, mengekspresikannya menurut intepretasi kita dan juga menstimulasi kepekaan emosional kita. Belajar berperan juga bisa menambah kepercayaan diri kita. Nah, teater ini khan dihidupi juga dengan banyak orang. Dengan beragam karakter, beragam latar belakang dan banyak keragaman. Ketika kita sedang berkumpul, berdiskusi membahas tema toh juga akan melibatkan pandangan dan wawasan kita. jadi kita disini sama-sama belajar banyak hal,” urai Tomo panjang lebar.
Sekadar mengulas riwayat hidupnya, Tomo merupakan anak salah seorang seniman di Jawa Tengah. Ayahnya yang nyeni dan ibunya cermin wanita Jawa tempo dulu, mengalirkan kegemaran akan seni di lingkungan keluarganya. “Dulu itu waktu masih kecil saya suka ngikutin ayah untuk melukis, untuk belajar nembang, belajar gamelan dan belajar yang lain. Dulu juga saya pernah ikut pementasan Ludruk punya paman. Disana saya berperan sebagai wanita”, kenang lelaki kelahiran Karang Kemojing, 19 Desember 27 tahun lalu itu antusias.
Selama di Jawa, Tomo sempat menjadi mahasiswa Teknik Arsitektur di salah satu perguruan tinggi di Jogjakarta. Tapi di tahun 1998, Tomo memilih meninggalkan kuliahnya di Jogja dan menjadi mahasiswa di Unud Bali. “Waktu itu saya lancong ke Bali pas libur ujian. Pertama nyampe di Bali kok rasanya enak. Akhirnya saya langsung main ke kampus Unud, yang ada di Sudirman. Nah, waktu saya jalan kaki dari teminal Ubung sampai Sudirman. Lumayan jauh,” kenanginya. Akhirnya, dari kampus Unud Sudirman Tomo melanjutkan perjalan ke Bukit, dengan mengendarai angkutan umum.
Kegersangan kampus Bukit justru menarik perhatiannya. Mulai saat itu muncul kecintaannya pada Unud, ia berekspresi dengan bergiat di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). “Ketika saya pertama kali saya kuliah di Bali, saya kok ngerasa dunia teater di Denpasar, utamanya di kampus kok nggak hidup”, kisahnya. Ketika itulah tercetus ide untuk membuat sebuah wadah seni, khususnya seni peran dan lahirnya Teater Orok.
Lelaki yang sedang menyelesaikan studi program Dokter Hewan ini masih banyak berharap akan konsistensi seniman-seniman Bali pada teater modern di Bali. “Jika teater di garap secara serius, ini akan memberikan banyak kontribusi positif yang sangat menguntungkan,” kelakarnya. Tomo berharap, dunia teater di Bali tidak hanya diriuhkan oleh komonitas-komunitas sekolah semata, namun juga ini catatan bagi semua pegiat teater maupun seniman di Bali untuk mencitrakan teater sebagai wadah yang tak hanya sekadar ruang antar peran belaka.
Ditha

Cerita dari Nungnung

2008-01-16T18:41:00.000-08:00

Keheningan alam khas pegunungan dengan semilir angin yang mengusap setiap pori menyapa kami ketika menginjakkan kaki di sana. Kicauan burung yang terdengar nyaring memecah kesunyian tapak-tapak langkah kami. Kelelahan selama hampir 45 menit perjalanan sepeda motor terbayar lunas dengan apa yang kami lihat, dengar dan rasakan. Impas!
Itulah Air Terjun Nungnung. Namanya memang tidak sepopuler Air Terjun Gitgit yang terletak setelah Kebun Raya Bedugul dari arah Denpasar. Namun pesona Air Terjun Nungnung (yang dalam papan obyek wisatanya disebut Nungnung Waterfall) tidak kalah dengan apa yang disajikan oleh Gitgit Waterfall. Apalagi Air Terjun Nungnung tidak seramai Air Terjun Gitgit sehingga kebisuan alam serasa membawa kami ke sebuah ruang penuh kedamaian.
Terletak di desa Nungnung, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Nungnung, begitu penduduk lokal menyebutnya, menjadi obyek wisata dengan daya tarik tersendiri. Entah dengan keheningan, kicauan burung yang mengalun merdu, atau gemericik tetes air yang jatuh dari dinding-dinding tebing. Sebagai daerah yang dikembangkan menjadi daerah agrowisata (karena berdekatan dengan Desa Plaga) Nungnung memiliki potensi sebagai pesaing Badung Selatan untuk perkembangan pariwisata Bali yang selama ini mengandalkan deburan ombak dan pasir putih untuk meanari wisatawan.
Bagi masyarakat Bali yang notabene pengguna sepeda motor secara mayoritarian, mencari Nungnung tidaklah terlalu sulit. Cukup dengan menyusuri jalan Ahmad Yani ke arah utara dengan waktu 45 menit. Begitu mencapai Pasar Petang, kita perlu melanjutkan perjalanan ke utara sekitar sepuluh menit untuk mencapaiu desa Nungnung. Memasuki kawasan Desa Nungnung, kita harus sedikit hati-hati karena bagi pengunjung yang belum pernah ke Nungnung, papan penunjuk Nungnung Waterfall tidak terlihat begitu mencolok di kanan jalan.
Nungnung terletak sekitar 500 meter dari jalan utama. Dengan hanya membayar Rp 3000 per orang untuk dewasa dan Rp 1500 untuk anak-anak kita sudah bisa memasuki kawasan Nungnung. Sayangnya, pengunjung tidak mendapatkan tiket atas uang yang sudah dikeluarkan. “Sudah biasa,” ucap pemuda tanggung dengan rambut dicat emas yang memungut retribusi itu. Padahal, menurut cerita beberapa kawan yang pernah berkunjung ke Nungnung, mereka mendapatkan tiket yang dikeluarkan oleh Desa Nungnung.
Walaupun matahari bersinar cerah, sinarnya tidak bagitu terasa menyengat akibat dinginnya hawa gunung yang menyentuh kulit. Pagi itu, hanya ada tiga sepeda motor di tempat parkir. Kami adalah pengunjung kedelapan karena di setiap sepeda motor terdapat dua buah helm. Perjalanan untuk bisa melihat Nungnung di mulai dari tempat parkir yang tidak begitu luas ini. Tangga demi tangga yang sudah menantang untuk ditapaki tidak menyurutkan niat kami. Di sepanjang perjalanan, terdapat beberapa gazebo (yang di Bali sering disebut bale bengong) sebagai tempat peristirahatan.
Tetapi, gazebo ini kadang-kadang menjadi multifungsi. Sebagai tempat peristirahatan oke, menjadi media untuk memadu kasih pun tidak masalah. Tetapi lumrahnya tempat plesiran di Indonesia, gazebo inipun tidak sepi dari tangan-tangan usil. Mulai dari yang sekadar mengukir nama, menyatakan cinta bahkan ada yang mengiklankan nomor handphone mereka.
Perjalanan ke bawah untuk mencapai Nungnung tidak sekadar perjalanan biasa. Anak tangga yang sempit dan lumutan (yang pastinya akan sangat licin di musim hujan) menjadi cerita tersendiri ketika kita menuruninya. Apalagi di beberapa lokasi terdapat beberapa anak tangga yang rusak dan besi tempat pegangan yang sudah keropos. Tidak hanya itu, pada satu titik kemiringan anak tangga yang harus kita lalui mecapai 75 derajat. Lumayan curam. Jika ditambah dinding tebing yang terlihat rapuh dengan beberapa pohon yang sudah tumbang dan siap tumbang yang seolah siap menimpa kita, romantisme perjalanan akan lebih terasa. Begitu melewati anak tangga yang terbawah, maka kelegaan terpancar di wajah kami. Nungnung sudah di depan mata. Lelah sangat!
Hebatnya, kelelahan itu dibayar lunas oleh Nungnung. Air yang jatuh dari ketinggian kurang lebih 70 meter serasa siap menimpa tubuh kami. Gemuruh yang ditimbulkan bahkan mengubur suara kami. Ketika telapak tangan kami sentuhkan ke beningnya air yang mengalir dari air terjun itu, dinginnya serasa menusuk kulit.
Khas pemandangan air terjun, nyaris tidak ada lagi yang ditawarkan oleh Nungnung. Apalagi fasilitas yang terdapat di dekat air terjun sangatlah minim. Hanya terdapat sebuah gedung tua yang bahkan tidak jelas fungsinya untuk apa. Tetapi Nungnung memberikan suasana alam yang sungguh mempesona. Kami sebenarnya ingin merasakan bagaimana rasanya air yang langsung dari sumbernya menyentuh setiap inchi tubuh kami. Tetapi, layaknya tempat asing di Bali yang bagi kami keramat, kami urung melaksanakan niat itu. Disamping karena tidak membawa baju ganti, tentunya.
Sayangnya kami tidak membawa bekal makanan. Padahal, setelah menempuh ribuan anak tangga, perut kami keroncongan minta diisi. Tapi sebotol air mineral yang kami beli dari penduduk sekitar cukup menjadi obat dahaga kami.
Setelah hampir setengah jam kami menikmati keindahan pancuran air buatan alam itu, waktunya bagi kami untuk kembali ke atas. Dan kelelahan yang kami rasakan ketika turun harus kami ulangi lagi. Bahkan, di pikiran kami sudah terlintas perjalanan yang lebih berat. Melewati titik tangga 70 derajat, keringat sudah meluncur deras di dahi kami. Dan kami harus melewatkan sepuluh menit di gazebo paling bawah. Setelah itu perjalanan kami lanjutkan untuk mencapai tempat parkir yang tiba-tiba terasa begitu jauh. Dan tampaknya, bagi mereka yang tidak pernah menggunakan ototnya, perjalanan ini adalah sebuah perjuangan. Melelahkan tetapi nikmat. Setelah melewati ratusan anak taggaa, di depan sebuah gazebo kami menemukan hembusan angin yang begitu menyegarkan pikiran. Kami lalu memutuskan untuk beristirahat agak lama di gazebo ini. Dan benar saja, view yang kami dapatkan di gazebo keempat dari atas ini sangat menarik. Di belakang kami menganga sebuah jurang dan di sekeliling kami terdengar kicauan burung yang tidak kami ketahui sumber suaranya. Tuhan, Engkau memang Maha Pencipta. Setelah puas menikmati pemandangan kami meneruskan perjalanan ke atas.
Dan ketika anak tangga terlewati, rasa puas terpancar di wajah kami.

Agus Lenyot dan Intan Paramitha

Melihat Bali Lewat Bolak-Balik Bali

2008-01-16T18:37:00.000-08:00

Siapa yang tidak mengenal Bali. Bali dengan sejuta pesona dan semerbak candunya selalu membuat orang terpikat. Khasanah budaya dan pesona eksotis Bali merupakan magnet yang membius siapa saja untuk singgah (bahkan) menetap di pulau ini. Bagaimana tidak dengan sejuta daya pikatnya, Bali mampu meluluhkan orang-orang yang hendak berpelesir maupun bermaksud mengukir harapan. Konsistensi dan kolaborasi kultur, karakter masyarakat, keunikan tradisi dan sederet kekayaan yang melekat pada Bali melahirkan perspektif pembangunan pariwisata. Singkat cerita, Bali mulai tumbuh subur dengan pulau industri pariwisata budaya.
Namun Bali tak melulu, berkisah dengan pesona dan wisatanya yang kebanyakan dikenal pelancong maupun masyarakat “luar”. Adalah seorang putra Bali tulen yang terasa kental tertempa asam garam, seluk beluk parisolah nak bali, perihal yang mendera Bali zaman ke zamannya, Gde Aryantha Soetama. Aryantha merupakan seorang penulis dan jurnalis. Kelekatan dan kepekaannya akan tanah kelahirannya tertuang dalam bait-bait artikel yang telah ia rangkum dalam 4 buku. Basa Basi Bali (2002), Bali is Bali (2003), Bali Tikam Bali (2004) dan terakhir Bolak Balik Bali (2006).
Keempat buku ini sama-sama berkisah tentang Bali. Tetapi, lantaran bukunya yang terakhir -Bolak Balik Bali - Aryantha berhasil memenangkan sebuah penghargaan atas kritisinya akan fenomena-fenomena yang terjadi di Bali. Bolak-Balik Bali mengupas kehidupan sehari-hari manusia Bali yang memang tak kunjung habis untuk disingkap dan diperbincangkan. Buku ini juga menyodorkan sejarah akan tradisi masyarakat Bali yang sangat luhung dan digugat lagi lantaran mulai luntur tergilas peradaban.
Tulisan pertama menyuguhkan perihal Bencana yang terjadi di Bali. Bali dengan sosoknya yang unik meski dalam balutan nuansa bencana sekalipun, mohon ampun dan menggelar ritual keagamaan. “Ya, serahkan kembali ke atas dengan doa”. Begitulah orang Bali menghadapi masalah. Ketika mendapat banyak, yang terlepas pun pasti tak bakalan sedikit. kemudian tulisan-tulisan lain yang tak kalah menohoknya, bagaimana Bali mulai tergoda, bagaimana masyarakat Bali kerap ditipu dan di bohongi, kemudian tulisan mengenai Bali yang Makin Miskin dan judul-judul lain.
Pun masih ada tulisan-tulisan lain yang menggelitik. Entah menggelitik canda, menggelitik sanubari maupun menggilitik ingatan. Ada hal-hal yang kelihatan sepele di dalam buku ini, namun benar-benar menggugah. Bagaimana desakralisasi seni pertunjukkan maupun ritual-ritual sangat sulit dibendung lantaran kebutuhan pariwisata semata. Bagaimana masyarakat Bali mulai sibuk dengan rutinitasnya sebagai manusia madani kekinian dan menanggalkan kewajibannya untuk merakit yadnya. Memilih jalan yang praktis dalam memenuhi syarat kelengkapan upakara. Padahal, kesibukan majejahitan memotong janur, memetik kembang, merangkainya menjadi sesaji adalah proses penghayatan hidup.
Tingkah polah, khasanah tradisi masyarakat Bali menebar decak kagum penikmat. Beragam kisah yang tersaji lugas dalam Bolak-Balik Bali. Buku ini patut menjadi referensi bagi masyarakat Bali sendiri. Sebab inilah buku yang bolak-balik menjelajah manusia Bali, diungkap dengan tutur santun sederhana, saat mereka mesti bersiasat menjaga keseimbangan rasa dengan logika, agar pikir, kata dan tindak tak hilang arah. Sehingga tradisi terjaga, tanpa harus menjadi sosok kolot dan ketinggalan zaman. (ditha)

Mari Menggugat Demokrasi!

2008-01-16T18:34:00.000-08:00

Demokrasi Indonesia adalah bayi kecil ajaib. Begitu diberi ruang, tingkah polahnya menjadi pongah. Fondasinya, warisan Orde Baru, kegitu kuat mengakar. Hasilnya, demokrasi menjadi semacam utopia dan lip service dari segelintir elit untuk meredam hasrat bangsa yang segera menginginkan perubahan. Dan Indonesia berjalan dalam ketertatihan akibat terkooptasinya makna (value) demokrasi.
M. Fadjroel Rahman, mantan tahanan politik Orde Baru, mengkritisi arah transisi demokrasi negeri ini. Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat, ini merupakan kumpulan artikelnya yang tersebar di berbagai media massa, terutama harian Kompas. Dalam buku ini, M. Fadjroel Rahman mengemukakan berbagai gagasan mengenai cita-cita demokrasi di Indonesia serta berbagai problematika yang menyertainya.
Salah satu bagian menarik buku ini adalah pilihan politik rakyat untuk mewacanakan menjadi Golput Aktif. Fadjroel Rahman menulis, mayoritas mahasiswa Indonesia tidak akan memanfaatkan pilihan politiknya. Argumennya; pertama, Pemilu sebagai lembaga demokrasi dimanipulasi sebagai alat legitimasi pembunuhan demokrasi itu sendiri, atau pembunuhan terhadap kriteria demokrasi paling dasar. Kedua, tahap demokrasi akan bisa diselesaikan jika rezim Orde Baru sudah tidak berkuasa lagi. Faktanya, Golkar dan PDI-P sulit dikalahkan dalam Pemilu. Ketiga, tidak ada satupun parpol yang bersedia menjalankan semua agenda reformasi, termasuk mengadili mantan Presiden Soeharto dan mengadili para jenderal pelanggar HAM berat yang dilakukan pada masa Orde Baru (hal. 27).
Meleknya pengetahuan politik rakyat diyakini juga menjadi salah satu indikasi semakin melonjaknya jumlah Golput Akif. Fenomena Golput ini bisa dilihat sebagai mosi ketidakpercayaan terhadap parpol serta gerakan rakyat untuk melakukan oposisi sosial terhadap pemerintah. Rakyat hanya memiliki legitimasi selama berada dalam bilik suara. Begitu Pemilu selesai, partai politiklah pemegang ‘kedaulatan’ negara, bukan rakyat. Menyedihkan!
Gagasan terhadap demokrasi dan reformasi total hanya dapat diperjuangkan dengan membongkar sistem fasis sampai ke akarnya. Cita-cita demokrasi tidak akan bisa diwujudkan tanpa pemutusan hubungan (cut-off) rezim anti demokrasi. Bagaimana seorang M. Fadjroel Rahman begitu getol menyuarakan pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto termasuk pengembalian harta kekayaan negara yang sudah dikorupsi oleh antek-anteknya. Impunitas yang dibangun negara dengan memberi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) menjadi sinyal lain dari kegagalan reformasi secara fundamental. Gaya penulisan yang terkesan emosinal menjadi bisa dimakulumi mengingat dia adalah satu dari sekian korban pasal subversif semasa Orde Baru. Menarik melihat bagaimana seorang M. Fadjroel Rahman dengan gayanya yang meledak-ledak, (hal ini terlihat ketika dia tampil dalam acara komedi politik Republik Mimpi) berteriak lantang dan menyatakan diri secara frontal sebagai musuh Orde Baru dan Soeharto. Pengadilan Soeharto adalah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan warganegara kepada para founding fathers tentang negara hukum dan bukan negara kekuasaan (machstaat) (hal 73).
Fadjroel Rahman juga menyoroti perjalanan reformasi dan peta-peta politik pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Ketegasan sikap ini dapat dilihat dalam artikel Di Bawah Bendera Oposisi (hal 88). Menurutnya, demokrasi tanpa oposisi adalah demokrasi kuburan. Tanpa kritik, tanpa alternatif dan tanpa kehidupan. Dan PDI-P dengan tegas menyatakan diri sebagai partai yang beroposisi terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bersama Koalisi Kebangsaan, Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera lantang meneriakkan oposisi. Tapi apa yang terjadi kemudian? Perlahan-lahan partai pendukung oposisi rontok di tengah jalan. Partai lebih berorientasi kekuasaan. Lihat saja, Partai Golkar mundur dari Koalisi Kebangsaan setelah Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan PKS yang berteriak sebagai oposisi segera kandas begitu Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Ketua MPR. Sikap politik PDI-P pun tak jauh beda. Tanpa program prinsipil, organisasi dan kepemimpinan oposisional yang efektif dan efisien serta tanpa kabinet bayangan (hal 89). Ironis bukan?
Otoriterisme parpol, politisi saudagar, politisi yes-man/yes-mam, dan kepemimpinan militer adalah penanda tahapan baru bahwa arah demokrasi sedang terhadang oleh sebuah arus politik konservatif, feodalistik dan otoriter. Lihat, begitu mudahnya partai memecat kadernya hanya karena melakukan otokritik (lihat artikel Kritik Daku Kau Kupecat).
Dalam perspektif ekonomi, M. Fadjroel Rahman mempertanyakan banyaknya saudagar yang menjadi pimpinan partai. Hebatnya lagi yang menjadi incaran para saudagar politisi ini adalah partai-partai besar. Wajar, mengingat partai inilah yang punya suara di parlemen. Akibatnya, negara tidak lagi sekadar representasi pemilik kapital, tetapi pemilik kapital langsung mengendalikan kebijakan negara melalui eksekutif/legislatif (hal 154). Pada akhirnya kebijakan pemerintah hanya mengakomodasi kepentingan pemilik modal dan memarginalisasi cita-cita dan tujuan bangsa.
Buku ini mengungkapkan dengan gamblang realitas politik pasca Orde Baru tanpa ada tendensi terhadap pihak manapun. Kritik tidak hanya ditujukan kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas tetapi juga kepada mahasiswa dan kepemimpinan kaum muda. Tentang tantangan yang dihadapi generasi muda dan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan.
Buku ini bisa menjadi alternatif literatur bagi mereka yang ingin merancang strategi demokrasi dan cita-cita reformasi. Tidak hanya berpijak pada strategi politik yang konservatif dan feodalistik namun juga kebijakan politik yang visioner.
Selanjutnya, tergantung bagaimana pemegang otoritas mengambil sebuah kebijakan. Berpihak pada rakyat atau kapitalis.

Lenyot

Judul Buku : Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat.
Tentang Kebebasan, Demokrasi dan Negara Kesejahteraan
Penulis : M. Fadjroel Rahman
Penerbit : Penerbit koekoesan
Halaman : XII+364 halaman
Tahun Terbit : 2007

Seni Rupa di Mata Perupa

2008-01-16T18:30:00.000-08:00

Bagaimana rupa dari dunia seni rupa di Bali? Mungkin tak banyak yang tahu dan tak kalah banyak yang tidak mau tahu. Namun, tentunya hal itu tidak terjadi pada Wayan Kun Adnyana, lulusan cum laude STSI (sekarang ISI) Denpasar ini. Kun yang merupakan salah satu perupa muda Bali telah mengamati, menelaah, menyelami pun mengkritisi perjalanan seni rupa Bali dari jaman ke jaman dan membingkainya dalam bentuk buku. Nalar Seni Rupa (Refleksi Kritis Seputar Seni Rupa) merupakan kumpulan artikel kritis menyoal seni rupa serta perupa Bali dalam fenomena sosiokultural hingga ranah politik yang membawa imbas besar terhadap eksistensi dunia seni rupa itu sendiri.
Buku karya Kun ini memilah persoalan seni rupa Bali dala empa sub bahasan, yakni pandangan penulis sendiri akan perkembangan serta konflik yang dihadapi estetika Timur (baca: Asia) dalam perupa nusantara dan kaitannya dengan perjalanan panjang seni rupa Bali yang terdapat dalam Layar Nalar Estetika. Kemudian subbab Beban “Garis” di Kampus Seni yang secara gamblang menyoal pergulatan para “perupa akademis” dalam pencarian jati diri sebagai pelukis, serta peran kampus dalam pengorbitan perupa muda. Kun juga menunjukkan apresiasinya terhadap para pendahulunya dalam ‘Mengenang yang Pulang’, dan terakhir mengungkap kegelisahan insan seni rupa akan masa depan seni rupa Bali di tengah deras persaingan dengan perupa lura melalui ‘Seni Rupa Bali: Diantara Stagnansi dan Reputasi’.
Topik yang diangkat Kun dalam buku ini boleh dibilang memang benar-benar terjadi dalam seni rupa Indonesia. Tengok saja salah satu artikel yang berjudul ‘Ketelanjangan dalam Wajah Seni Rupa Kita’. Disini Kun berusaha memaparkan bagaimana estetika ketelanjanganyang telah mengakar pada budaya seni rupa sejak zaman prasejarah kini berada di bawah bayang-bayang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). RUU ini merupakan usaha pemerintah untuk ‘membunuh’ aspek telanjang dari dunia seni berkreatif. Penulis pun mempertanyakan bagaimana ‘Pinkswing Park’ karya Agus Suwage dan Davy Linggar dianggap melanggar kesusilaan, tanpa menengok sedikitpun konsepsi yang melatari karya tersebut.
Dalam artikel-artikel lain, Ku berusaha memaparkan wilayah seni rupa kekinian yang diwanai oleh komersialitas. Stagnansi ide, penjiplakan serta penyempitan media untuk berkarya adalah sederet persoalan. Tidak luput juga berbagai teror serta monopolitik pelaku, ideologi, estetika yang dicekokkan sebuah rezim otoriter telah menenggelamkan para perupa muda kreatif yang sempat euforia diawal 1990-an. Kun juga merujuk pada berbagai fenomena yang muncul akibat teror serta komersialitas tersebut seperti peralihan aliran lukisan pasca Bom Bali I dan II dari seni lukis tradisional ke aliran abstrak yang harganya murah, diminati wisatawan dan asal ditukar dengan dolar.
Hal lain yang menarik adalah perempuan menempati suatu tenpat yang istimewa dalam dunia seni rupa Bali. Hal ini tercermin dalam artikel ‘Menguak Perempuan Penanda Jaman’. Meskipun sejarah kelam perlakuan diskriimnatif atas perempuan Bali sudah mewarnai peradaban Bali di masa lalu, namun hal itu bukanlah suatu alasan untuk memarginalkan posisi wanita dalam ranah seni. Dengan emansipasinya yang mulai terdengar kencang pada tahun 1930-an, perempuan-perempuan Bali mampu menunjukkan eksistensinya melalui pencapaian karya seni. Sederet nama disebut Kun sebagai perempuan dengan energi jiwa-jiwa indah yang telah meramaikan jagat seni. Misalnya, Ni Reneng, Ni Ketut Cenik, Cok Sawitri, Oka Rusmini dan I GAK Murniasih (alm). Mereka, menurut Kun, adalah bukti dan saksi bahwa pemaknaan laki-laki dengan perempuan adalah sama dalam altar kesenian Bali.
Dalam buku pertamanya ini Kun bernostalgia akan kejayaan masa lalu para seniman tua., pencapaian luar biasa yang telah mengangkat dunia seni Bali hingga memperoleh pengakuan dunia internasional. Penulis pun menuntut para perupa muda untuk menghasilkan karya yang mampu disetarakan dengan para pendahulunya. Kun cenderung membandingkan pencapaian kedua generasi ini dan seolah menghakimi perupa muda yang notabene belum mampu menyaingi perupa sekaliber Ida Bagus Gelgel atau Gusti Nyoman Lempod. Sebuah motivasi yang bagus untuk membangkitkan kejengahan para perupa muda dalam berkreasi. Sayangnya motivasi ini tidak dibarengi ruang bagi perupa muda untuk sekadar membela diri sebab setiap jaman memiliki masa keemasan sendiri dan setiap seniman memiliki standar dan pandangan pribadi sejauh mana pencapaian dapa disebut masa keemasan.
Gaya menulis Kun dapat diacungi jempol dalam konteks perupa. Kemampuannya ini menjadi nilai tambah bagi buku yang diperuntukkan bagi semua kalangan, terutama yang menaruh perhatian terhadap seni rupa Bali. Terlepas dari kekurangannya, buku ini bisa menjadi sebuah oase jawaban bagi pelaku, penikmat, pun pengamat seni yang menaruh tanya di benaknya, bagaimana rupa dunia seni rupa Bali selama ini. (sri)

Data Buku
Judul : Nalar Seni Rupa (Refleksi Kritis Seputar Seni Rupa Bali
Penulis : Wayan Kun Adnyana
Penerbit : Arti Foundation, September 2007
Tebal : viii + 96 hal.

Mengintip Warga Asing di Kampus

2008-01-16T18:27:00.000-08:00

Universitas Udayana (Unud) merupakan kampus negeri tertua di Bali. Keberadaan kampus Unud memang sangat memberikan dampak dan kontribusi terhadap dunia pendidikan tinggi di Bali pada khususnya. Ribuan mahasiswa tersebar dalam beberapa fakultas dan program studi yang tersedia. Kampus Bukit dan Kampus Sudirman ternyata tidak hanya menjadi tujuan dari mahasiswa yang berasal dari Bali ataupun yang berasal dari propinsi lain di Indonesia, akan tetapi akhir-akhir ini banyak kita temui mahasiswa warga negara asing yang menjadikan Unud sebagai tempat menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan. Sejauh mana sebenarnya keberadaan mereka di Unud dan apakah sisi menarik dan unik dari adanya mahasiswa warga negara asing ini?
Ahmad Tarmizi Bin Abubakar merupakan salah satu mahasiswa warga negara Malaysia yang melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Unud. Mizi, begitu dia biasa dipanggil, menuturkan, dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Unud, “Awak mendapat beasiswa yang menghantar pendidikan disini”katanya dengan logat Melayu yang masih kental. Mizi yang sudah tinggal di Bali sejak 2003 ini merupakan salah satu dari hampir 170-an mahasiswa warga negara Malaysia yang melanjutkan pendidikan di FK Unud.
“Kebanyakan teman-teman saya menggunakan jalur SPMB untuk kuliah di FK Unud dan ada juga yang mendapatkan beasiswa seperti saya” kata Mizi. Menurut Mizi, biaya pendidikan di Unud lebih mahal daripada di Malaysia, “Kalau dibandingkan, di Bali sebesar 400 juta selama 6 tahun sedangkan di Malaysia kurang lebih 130 juta selama 6 tahun”. Lalu apakah mengalami kesulitan selama tinggal di Bali? “Saya hanya kesulitan ketika mengucapkan bahasa karena ada sedikit perbedaan lafal Malaysia dengan Indonesia walaupun satu rumpun,” ungkap cowok hitam manis ini.
Kemudian ketika disinggung mengenai masa depannya di Bali, Mizi mengatakan, setelah selesai menempuh pendidikan di Unud, rencananya dia akan bekerja di Bali. Beasiswa yang didapatkan di Malaysia mensyaratkan dia harus mendapatkan pekerjaan di Bali. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan Unud agar mampu bersaing di kancah global, Mizi mengatakan, “Seharusnya Unud dan universitas di Malaysia lebih sering mengadakan pertukaran pelajar sehingga tercipta kualitas mahasiswa yang betul-betul kompetitif untuk bersaing dalam era global ini.”
I Gusti Ngurah Andre Mahendra, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Ekstensi (Himapesi) Sastra Inggris, Fakultas Sastra Unud menyambut baik adanya mahasiswa asing yang menuntut ilmu di Unud. Program ini merupakan bagian dari program pemerintah di bidang pendidikan dalam hal pertukaran pelajar (student exchange).
“Adanya mahasiswa asing di beberapa fakultas akan lebih meningkatkan prestise Unud sendiri sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi negeri baik di dalam maupun diluar negeri. Walaupun dari segi tingkat SDM masih belum terjamin dengan adanya program pertukaran pelajar ini,” ujar cowok penghobi fotografi ini. “Segi positif dengan adanya mahasiswa asing di beberapa fakultas yang ada di Unud sendiri tentunya mahasiswa dapat berinteraksi dengan mereka dan secara tidak langsung kita dapat mempelajari bagaimana budaya, gaya hidup dan tentunya kita bisa beradu tingkat intelektualitas dengan mahasiswa asing. Artinya seberapa jauhkan tingkat intelektualitas antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa asing secara umum,” ucap Andre lagi.
“Unud sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia tentunya harus mampu meningkatkan SDM lulusannya. Selama ini tidak terlihat bperbedaan kualitas lulusan Unud dengan beberapa PTS lainya. Malah sebaliknya PTS berlomba-lomba meningkatkan SDM lulusannya dengan meningkatkan sarana dan prasarana bagi mahasiswanya. Bagaimana dengan Unud sendiri? Keberadaan mahasiswa asing di Unud diharapkan memacu mahasiswa kita mampu bersaing baik dari tingkat intelektualitasnya maupun SDM. Program pertukaran pelajar adalah perwakilan pelajar dari suatu negara yang memiliki kemampuan lebih sehingga dala hal ini tentunya mahasiswa Unud sendiri harus mampu menunjukan kemampuannya sebagai salah satu mahasiswa PTN di Indonesia.”
Sedangkan menurut I Kadek Budiarsa, Wakil Ketua Himpunan Jurusan Mahasiswa Ilmu Ekonomi FE Unud, dengan adanya mahasiswa asing di Unud tentunya merupakan sebuah prestasi bagi Unud itu sendiri. Karena dengan banyaknya mahasiswa asing di Unud membuktikan bahwa Unud dapat bersaing dengan universitas-universitas lainnya dalam hal pendidikan dan akan membantu perkembangan unud itu sendiri. Selain menuntut ilmu di Unud, mahasiswa asing tersebut tentu akan lebih mengenal lagi kekayaan budaya yang dimiliki oleh Pulau Bali ini. Dengan demikian diharapkan nantinya mahsiswa asing ini dapat mempromosikan keanekaragaman budaya Bali ke daerah asal mahasiswa asing tersebut sehingga nantinya akan semakin banyak warga asing yang tertarik dan berminat untuk berkunjung ataupun kuliah di Pulau Bali.
Sedangkan menurut Tari, mahasiswi Ekonomi yang sering ikut dalam survey penelitian ke lapangan ini mengatakan bahwa keberadaan mahasiswa asing di Unud memberikan warna tersendiri bagi kampus, “Kita dapat lebih menambah cakrawala karena mereka dapat memberikan informasi-informasi baru terutama tentang negara mereka kepada kita. Selain itu mahasiswa asing tersebut kelak jika kembali ke negara asalnya dapat memberikan kesan dan dapat menyampaikan pengalamannya selama menempuh pendidikan di Bali”, imbuh cewek yang punya hobi belanja ini.
(Sadhu)

Karena Substansi Jauh Lebih Berarti

2008-01-16T18:25:00.002-08:00

M. Wiman Wibisana*

Kemarin kita menggelar hajatan besar, ya sadar tidak sadar hajatan demokrasi sudah kita laksanakan. Memang terdapat banyak kekurangan dalam pemilu kemarin, namun, ternyata ada sebuah hipotesis demokrasi yang bisa kita ambil dari pesta kita, bahwa ternyata demokrasi substansial jauh lebih punya makna di Udayana dibandingkan demokrasi procedural.
Lihatlah angka jumlah pemilih, tak kurang 996 suara diceploskan rakyat Udayana ke kotak suara. Padahal konon kabarnya pemilu ini kurang sosialisasi. Bandingkan dengan pemilu DPM Mei silam, “hanya” 750-an suara padahal publikasinya panjang dan meriah. Bandingkan juga kala hajatan demokrasi digelar pada November 2005 lalu, hajatan yang konon “lebih” mengesankan pesta demokrasi itu ternyata jumlah suaranya kurang dari jumlah saat Pemilu DPM. Jadi sejatinya, pendidikan politik itu makin hari makin baik, kalau kita menjadikan jumlah pemilih sebagai parameter.
Kalau ditinjau dari sudut political education dari sisi pencerdasan pemilih khususnya, sebenarnya kampanye calon masih mengedepankan isu-isu kedekatan, bukan terletak pada visi atau misinya. Memang hasinya jauh lebih efektif, dan ini memang trik kampanye yang paling mudah meraih simpati. Contohnya, ya pemilihan presiden republik kitalah. Kenapa selalu ada sentimen Jawa-luar Jawa? Sipil militer atau dikotomi lain? Karena isu itu akan jauh lebih mengena dan laku dijual dibandingkan jualan visi misi. Jadi dari sisi pencerdasan, pemilih kita belum dapat dikatakan cerdas dalam menilai visi.
Memang visi misi acapkali hanya terbatas pada formalitas semata, visi calon sendiri sebenarnya kadang sangat berbeda dari visi awal yang dituliskan dalam kampanye. Karena acapkali visi itu terbentur pada tataran realitas. Aspek selanjutnya yang mesti kita perhatikan dalam menilai sebuah pemilu adalah pelaksanaannya, adakah kecurangan di dalamnya? Atau mungkin kekurangan lain dari sisi teknis.
Untuk hal ini perlu diakui, memang banyak kekurangan dalam pemilu kali ini. Misalnya kekurangan panitia dan juga masalah pendaftaran calon yang baru mendaftar saat “injury time”. Namun itu adalah suatu dinamika yang mesti kita telaah dan ambil hikmahnya. Jangan mencari siapa yang salah tetapi carilah apa yang salah! Begitu kata orang bijak.
Kembali pada pergulatan demokrasi, sebenarnya apa sih yang kita cari dari demokrasi? Apakah partisipasi rakyat atau sederetan cerita dan proses yang mengiringi partisipasi itu? Khusus Udayana, maka yang dikedepankan adalah substansinya alias partisipasi. Tak peduli ada atau tidak kampanye, yang penting rakyat berpartisipasi. Karena biasanya para calon sudah bergerilya sejak lama sebelum pemilihan. Jadi ketika calon mendaftarkan diri saat akhir sebenarnya sudah tidak begitu mempengaruhi pilihan massa, karena sekali lagi pemilih kita masih mengedepankan sentimen kedekatan dan emosional.
Memang hal ini akan berbenturan kalau kita memandang proses sebagai suatu bagian yang mutlak dalam demokrasi. Proses pengiring demokrasi, sebenarnya merupakan suatu formalitas politik, yang mana sebenarnya didalamnya terdapat strategi politik. Misalnya saja, calon sengaja menunda agar tahu siapa yang akan dihadapinya. Atau calon justru menunggu agar mendapatkan dukungan dari kalangan tertentu. Nah, disinilah kekurangan demokrasi prosedural jika diterapkan di Udayana. Karena jebakan-jebakan prosedural ala politisi bisa jadi ditebar lebih lama alias kemungkinan black campaign yang tinggi.
Kelebihan demokrasi prosedural memang terletak pada riuhnya proses sehingga seolah-olah itulah yang disebut sebagai demokrasi, padahal substansi demokrasi sesungguhnya adalah partisipasi riil dalam pemilu. Suatu waktu mungkin kita bisa mengedepankan demokrasi model prosedural ini, namun ada satu syarat mutlak, bahwasanya secara substansial kita sudah mapan, alias tingkat partisipasi dan kecerdasan pemilih sudah tinggi.
Melaksanakan demokrasi substansial, juga bukan bermaksud mengungkung “rakyat” dalam belantara “ketidakcerdasan”, melainkan sebuah tahapan menuju demokrasi yang memang diingini rakyat. Mana yang lebih diharapkan: pemilu yang diikuti banyak partisipan dan banyak pemilih, atau pemilu yang riuh publikasi namun sepi peminat? Tentu kalau boleh kita semua berharap pemilu yang riuh publikasi, penuh dinamika, dan partisipasi pemilih yang tinggi. Namun kita tak berhak menjawabnya. Mengutip slogan salah satu capres pada pemilu 2004, “Biarkan rakyat memilih….”
*Ketua DPM UNUD, Mahasiswa FH UNUD angkatan 2005, pendapat pribadi

Menuntut Hak atas Pendidikan

2008-01-16T18:22:00.000-08:00

Agus Lenyot*

Nuansa privatisasi sebagai usaha pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan dan membiayai pendidikan sudah terlihat dalam produk legislasi pendidikan. Aromanya sudah terlihat dalam varian-varian pasaldalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 9 disebutkan “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Pasal 12 ayat 2 (b) juga memberi kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada. Pasal ini secara implisit mengidikasikan pemerintah ingin berbagi tanggung jawab dengan masyarakat untuk membiayai pendidikan. Padahal konstitusi kita dengan gamblang menyebutkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara.
Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945menyebutkan setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pemerintah wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Tetapi apa yang terjadi? Pemerintah justru ingin berbagi tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Munculnya Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) menjadi bukti konkret sebagai ujung pelegalan privatisasi edukasi negeri ini.
Privatisasi identik dengan praktek komersialisasi. Pengalaman masa lampau ketika pendidikan dimarginalkan pengetahuan dan kecerdasan bangsa akan semakin sulit dicapai. Kini, di era reformasi masyarakat justru dijebak dengan beban pendidikan yang semakin melangit. Akses terhadap pendidikan bagi masyarakat miskin dipersulit. Terbukti RUU BHP memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pengelola pendidikan untuk menggali sumber finansial. Lalu bagaimana ketika sumber dana itu tidak kunjung ditemukan?
Pada konteks inilah otak pengelola pendidikan dituntut kreatif. Kreativitas itu bisa saja berupa penjualan aset-aset, penodongan terhadap para alumni yang pernah mendapat beasiswa dan pendirian badan hukum profit. Universitas tak ubahnya barang dagangan yang bisa dijual kepada masyarakat. Masyarakat yang punya uang dan berani membeli bangku mahal di perguruan tinggi berhak menikmati pendidikan. Sedangkan mereka yang tidak punya uang akibat kemiskinan yang mengungkung hanya akan menjadi penonton. Mereka ketinggalan kereta kemajuan. Mereka hanya bisa melambaikan tangan dan berharap pada kebijakan selanjutnya. Kejelian birokrat kampus dituntut lebih dalam hal ini. Bagaimana membuat pendidikan (seolah-olah) tidak (terasa) mahal. Caranya, jualah kursi perguruan tinggi kepada mereka yang berani beli. Untuk mensiasati mereka yang sudah masuk dalam lingkaran perguruan tinggi adalah dengan kenaikan biaya. Yang paling gampang adalah pihak rektorat tidak segan-segan menaikkan harga tiket masuk perguruan tinggi. Bentuknya entah berupa kenaikan SPP maupun pungutan-pungutan ‘liar’ lainnya.
Pemerintah dan para penggodok BHP berdalih, dengan adanya badan hukum ini, perguruan tinggi akan lebih mandiri dalam penentuan kurikulum, standar mutu termasuk pengelolaan aset-aset. Tetapi, tanyalah mahasiswa di UI, ITB, UGM dan USU berapa rupiah yang harus dibayar setiap semesternya ketika kampus mereka berstatus BHMN (sebelum bernama BHP)?
Kalau memang legal, lalu apa yang salah? Tentu saja salah. Kondisi ekonomi yang tidak makin membaik membuat peluang rakyat miskin untuk menikmati pendidikan tinggi akan semakin tipis. Sehingga peluang untuk memperbaiki tingkat ekonomi pun makin kecil. Komersialisasi bangku kuliah dengan tarif puluhan sampai ratusan juta rupiah tidak mungkin bisa ditepis atau dibantah oleh pengelola pendidikan. Calon mahasiswa yang berani mengisi formulir dengan nominal puluhan juta, tentunya diimbangi dengan nilai (yang katakanlah) pas, peluangnya tentu lebih besar untuk diterima. Bagi yang tidak berani menyumbang besar, bersiap-siaplah mencari perguruan tinggi lain.
Problematikanya, persoalan pendidikan oleh sebagian besar komponen bangsa masih dilihat dari perspektif biaya. Cara pandang seperti ini disebabkan tidak adanya komitmen pemerintah sebagai pelayan dalam menyelenggarakan pendidikan. Asumsi logis yang berkembang, dengan biaya yang tinggi fasilitas pendidikan yang didapat juga makin bagus. Jika pendidikan sudah mencapai tahap ini dia sudah menjadi komoditas ekonomi. Pendidikan tidak ubahnya sebuah barang yang tidak menjadi milik rakyat. Pendidikan dilihat sebagai kewajiban dan bukan sebagai hak. Lihat saja slogan, wajib belajar 9 tahun. Kenapa tidak diubah menjadi, hak belajar 9 tahun? Dalam konteks ini, rakyat berhak atas pendidikan dan negara berkewajiban menyelenggaraknnya.
Akhirnya muncul gugatan, apakah pemerintah tidak mengerti hakikat pendidikan? Bahwa pendidikan adalah sarana pembebasan. Membebaskan manusia dari kebodohan dan ketertindasan. Jika asumsi itu benar adanya, maka sangat wajar rakyat berteriak lantang menuntut dan memaksa pemerintah serta menjalankanya kewajibannya. Memang, persoalan pendidikan bukan hanya pembiayaan. Hal yang juga tidak kalah penting adalah penganggaran dan perencanaan. Bagaimana membuat strategi pendidikan jangka pendek, menengah maupun panjang dengan orientasi berbasis mutu. Strategi yang jelas dengan mengukur hasil pendidikan tidak hanya dengan IPK atau hasil akhir. Tetapi melihat proses pendidikan secara utuh. Bisa juga dengan mengadopsi sistem pendidikan negara maju. Percuma biaya yang dikeluarkan trilyunan rupiah tanpa alokasi yang jelas. Tanpa adanya perencanaan yang matang, mutu pendidikan tidak akan menjadi lebih baik. Jangan sampai dana rakyat itu hanya sekadar untuk proyek dan berujung dengan korupsi.
Saat ini permasalahan dunia pendidikan, bukan hanya privatisasi atau nasionalisasi pendidikan. Di negara kapitalis sekalipun, pendidikan tetap didukung dengan finansial, perencanaan, dan pengelolaaan yang akomodatif dan terintegrasi. Akan menjadi ironi, ditengah pasar bebas dan globalisasi pendidikan di Indonesia justru dicampakkan dalam ketidakpastian. Sejarah mencatat pengelolaan pendidikan adalah hal memalukan di negeri ini. Pergantian kurikulum adalah hal lumrah seiring dengan pergantian pucuk kepemimpinan. Bagaimana beratnya mahasiswa harus membeli buku karena birokrat dan penerbit adalah sama. Semuanya adalah bisnis. Persoalan cerdas atau tidak, itu adalah risiko penumpang.
Pendidikan tidak seharusnya menjadi barang mahal dan tidak terjangkau. Tapi kenyataan ini, bahwa pendidikan masih menjadi mimpi bagi sebagian masyarakat adalah hal pasti yang harus dihadapi dengan alasan yang selalu dirasionalisasi oleh pemerintah. Jika pemerintah, dengan legalisasi RUU BHP, tidak bisa menyediakan pendidikan tinggi berkualitas dan terjangkau, jangan salahkan bila rakyat marah. Mereka sudah lama terkungkung dalam kemiskinan dan kebodohan. Slogan kapitalis yang dialamatkan kepada pemerintah menjadi isu yang siap dikumadangkan.
Yang harus diperjuangkan rakyat saat ini adalah mendesak pemerintah merealisasikan amanat konstitusi negara dan menolak legalisasi lepas tanggung jawab pemerintah. Hal substansif lainnya, perbaikan mental birokrat pendidikan agar biaya pendidikan tidak dihabiskan di sistem birokrasi. Upaya memaksa agar proses penganggaran lebih pastisipatif, terbuka dan akuntabel adalah hal mutlak baik tingkat pusat maupun lokal. Selain itu perlu dilakukan reformasi penganggaran baik untuk peningkatan mutu maupun perluasan akses bagi rakyat. Catat: kenaikan anggaran ini agar tidak dimanipulasi oleh birokrat untuk kepentingan personal.
Upaya memperbaiki pendidikan nasional tidak bisa dilakukan secara parsial. Kenaikan anggaran memang bukan satu-satunya solusi. Yang lebih penting, apa dan mau dibagaimanakan pendidikan itu. Pendidikan merupakan lokomotif yang bisa membawa perubahan nasib bangsa. Rasanya tidak perlu terus menerus diingatkan mengapa masyarakat modern begitu menghargai pendidikan. Sebab pilar dari ilmu pengetahuan yang bermartabat adalah pendidikan yang berkualitas.

* Penulis mahasiswa FH Unud, penikmat pendidikan tinggi

Ojek-Ojek Bertekad Mengubah Nasib

2008-01-16T18:14:00.000-08:00

Menjadi tukang ojek bukanlah sebuah pilihan. Hanya karena tidak ada pekerjaan lainlah mereka terpaksa melakoninya. Apalagi hasilnya juga tidak seberapa. dan kehidupan mereka semakin terpuruk akibat gempuran kendaraan roda dua.
Sore itu duduknya termangu. Sendirian menunggu. Berharap ada penumpang yang akan menggunakan jasanya. Padahal di tempatnya mangkal, di sebelah SMA 2 Denpasar, ketika kami temui awal Pertengahan Desember ini, tidak ada tukang ojek lain. Tetapi hingga petang beranjak malam tak ada satupun yang memakai jasanya. Dan kami seperti mendapat peluang untuk mengajaknya ngobrol lebih jauh. Meskipun ketika kami dekati, sikapnya terlihat tidak bersahabat, tetapi dia mau juga menerima ajakan kami untuk ngobrol.
"Saya jadi tukang ojek sudah hampir lima tahunan. Sebelumnya saya sempat jadi sopir angkot, buruh di toko bangunan dan kerja serabutan," ucapnya. Dia bercerita waktu jadi sopir angkot seringkali dia tidak mampu memenuhi uang setoran. Lalu dia banting setir jadi buruh di toko bangunan. Tetapi hasil keringatnya ternyata tidak mampu mencukupi untuk menopang kehidupan keluarganya. Lalu dia kerja serabutan. Mengerjakan apa saja yang orang minta kepadanya. Bekerja seperti itu malah membuat penghasilannya menjadi lebih tidak menentu. Dan setelah berpikir beberapa lama, dengan motor Astrea Prima keluaran 1990-an dia memutuskan menjadi tukang ojek di sebelah SMA 2 Denpasar. Kenapa memilih pekerjaan ini? "Lebih santai," jawabnya singkat sambil tersenyum.
Wayan Sami menuturkan dirinya berasal dari Karangasem. Tapi dia lupa sejak kapan hijrah ke Denpasar. "Sudah lama," katanya. Bersama dengan istri keduanya, istri pertamanya sudah meninggal dunia, dia menyewa rumah kos di Jalan Waturenggong. Anaknya empat, dua dari istri pertama dan dua dari istri kedua. "Untunglah anak saya yang paling besar sudah bekerja. Jadi tidak terlalu banyak tanggungan sekarang," tuturnya. Anak ketiganya sekarang masih duduk di kelas 1 SMP 6 Denpasar. Dengan penghasilan yang tidak menentu dia harus berusaha menyekolahkan anaknya. "Biasanya saya beri dia uang saku sebesar 3000 rupiah," katanya menanggapi apa cukup penghasilannya untuk menghidupi keluarganya.
Wayan Sami tidak menampik kalau banyak masyarakat menilai biaya sewa ojek mahal. "Mau gimana lagi. Kalau tidak begitu, saya tidak bisa makan." Dia menambahkan, sekarang tergantung penumpangnya bagaimana nawarnya. "Tidak saklek kok, mematok harga," kilahnya. Toh, meskipun banyak yang menilai ongkos sewa ejok mahal, setiap hari ada saja yang menggunakan jasanya. "Belum pernah saya sehari tidak mendapatkan satu orang penumpang." Meskipun begitu, uang yang dibawa pulang juga palng banyak Rp 25.000. "Inilah risiko hidup," katanya sedikit filosofis. Selama hampir setengah jam kita ngobrol, kelihatannya belum ada tanda-tanda penumpang yang akan menggunakan jasanya. Beberapa saat sebelum kami pergi, terlihat satu orang koleganya datang dari mengantar penumpang.
Apa yang dialami oleh I Wayan Sami juga terjadi pada nasib I Nengah Kantun. Teriming-iming dengan gemerlapnya kehidupan di kota Denpasar, pada 1990 dia hijrah dari Desa Sengkidu ke Denpasar. Kilauan lampu di kota di kota sempat menyilaukan penglihatannya. Dia ingin mencari penghidupan yang lebih baik ketimbang di desanya. Berkat bantuan salah seorang familinya, Nengah Kantun bekerja di toko di Jalan Kartini. Tetapi karena tidak betah bekerja di toko, dia lalu memilih kerja serabutan di Pasar Sanglah, meskipun hanya sebagai buruh angkut barang. "Meskipun bekerja kasar, saya lebih menyukai kerja serabutan daripada harus kerja di toko," ucapnya. Bosen bekerja serabutan, dia lalu banting setir menjadi buruh bangunan. Tetapi pekerjaan yang satu ini juga tidak mampu bertahan lama. Karena sudah lama jadi buruh angkut di Pasar Sanglah, dia lalu memutuskan menjadi tukang ojek di sana. Jadilah sejak pertengahan 1990-an dia sudah mangkal di Pasar Sanglah.
"Kalau dulu jadi tukang ojek, pelanggan yang datang banyak. Tapi uang yang kita terima sedikit. Beda dengan sekarang yang meskipun penumpangnya sedikit tapi bayaran yang kita terima juga besar," kisahnya. Menurutnya, dulu jadi tukang ojek capek sebab yang datang bisa mencapai dua puluh orang dan bayarannya sedikit. Berbeda dengan sekarang, bayaran tukang ojek lumayan mahal.
Namun dia mengakui, penumpang ojek semakin sepi dari tahun ke tahun. "Sekarang kita hanya mengandalkan penumpang-penumpang yang malas naik bemo dua kali. Ada juga penumpang yang malas menunggu bemo penuh. Jadi pelanggan yang kepepet lebih memilih naik ojek karena lebih praktis dan efisien. Begitulah pengakuan penumpang," tuturnya panjang lebar. Dia juga mengeluhkan harga ongkos taksi yang makin bersaing dengan ojek. Ada beberapa penumpang yang lebih memilih naik taksi daripada numpang ojek. Harganya juga tidak jauh beda. "Naik ojek kan menakutkan kalau lagi nyalip-nyalip. Jadi penumpang yang pengen lebih aman biasanya lebih memilih menggunakan taksi," terangnya.
Meskipun penghasilannya hanya berkisar diantara Rp 25.000 toh dia bisa menyekolahkan anak keduanya di Sekolah Perhotelan Bali di Jalan Kecak. Untuk uang kuliah saja dia mengeluarkan kocek hampir sebesar 19 juta rupiah. Tetapi dia tidak menjelaskan darimana dia mendapatkan uang sebesar itu. Anaknya yang pertama sudah bekerja di restoran sedangkan istrinya bekerja sebagai pedagang canang di Pasar Sanglah. Dan meskipun hidup semakin keras dia harus tetap bekerja keras menghidupi keluarganya. "Sekarang tinggal di Sesetan. Tanah ngontrak dengan rumah bedeg," katanya menutup perbincangan.
Namun, berbeda dengan I Wayan Sami dan I Nengah Kantun, kepergian I Wayan Sudita dari Kediri, Tabanan ke Denpasar dengan tekad kuat untuk memperbaiki nasib. "Maklum, saya hanya tamatan SMP. Jadi saya bertekad agar anak-anak saya bisa sekolah tinggi. Syukur-syukur bisa jadi sarjana," tuturnya ketika ditemui di Pos Ojek Pasar Sanglah. Dan hebatnya dia berhasil menyekolahkan anaknya sampai lulus perguruan tinggi. "Anak saya yang pertama sudah kerja di FIF. Dulunya dia kuliah di Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Unud. Sedangkan anak sya yang kedua masih kuliah di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Tapi dia sudah mau lulus," ucapnya berbangga. Lalu dia bercerita, semuanya anaknya mendapatkan beasiswa sehingga dia tidak perlu keluar uang banyak untuk menyekolahkan mereka. "Pinter-pinter mereka itu," pujinya. Dia menuturkan, awalnya anak keduanya mau kuliah di jurusan kedokteran. Tapi lewat jalur PMDK, anaknya gagal dan diterima di pilihan kedua, Teknik Sipil. Tahun berikutnya, anaknya kembali mencoba nyari Fakultas Kedokteran lewat SPMB tetapi gagal lagi. Sehingga. Anaknya memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di Teknik Sipil.
Sebagai orang yang berpendidikan tidak terlalu tinggi dia sangat bangga dengan kedua anaknya. Dia menuturkan, pertama kali tiba di Denpasar, dia bekerja di PT Sampoerna, bagian gudang. Tapi karena usianya sudah beranjak tua, maka dia memutuskan untuk berhenti dari PT Sampoerna. Karena pengabdiannya di sana, dia dipercaya untuk menempati semacam rumah di Jalan Pulau Solor, Denpasar yang diperuntukkan bagi karyawan PT Sampoerna. "Untungnya saya diberi rumah gratis. Jadi saya tidak perlu repot memikirkan sewa rumah dan bayar listrik."
Dan untuk mengisi hari-harinya, dia menarik ojek di Pasar Sanglah. "Biasanya saya bekerja dari jam enam sore sampai jam sepuluh malam," ucapnya seraya menambahkan sampai dengan saat kami wawancara dia belum mendapatkan satu penumpangpun. Istrinya bekerja di Alfa Supermarket Diponegoro. Tapi berhubung Alfa sudah mau tutup, istrinya tidak bekerja lagi. "Mungkin setelah istri saya tidak bekerja, saya akan narik dari pagi."
Dengan penghasilan sekitar 25.000 rupiah sehari dia mengaku tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Tetapi dia punya usaha lain untuk nambah-nambah biaya hidup. Ketika disinggung lebih jauh usaha apa yang dia kelola, dia hanya tersenyum tanpa memberikan penjelasan lebih jauh.
Ada satu benang merah yang bisa ditarik dari Wayan Sami dengan I Nengah Kantun. Menurut mereka, mudahnya masyarakat mengkredit sepeda motor ditengari menjadi penyebab semakin sedikitnya warga yang menggunakan angkutan umum. Bisa jadi ini bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak mampu menyediakan angkutan transportasi massal yang aman, nyaman dan terjangkau. Akibatnya, tidak jarang tukang ojek menaikkan ongkos secara sepihak akibat maikn sepinya penumpang. "Bayangi, dengan uang 500 ribu aja sekarang sudah dapat motor," ucap Wayan Sami. Meskipun gejala ini menunjukkan meningkatnya taraf hidup warga kota Denpasar tetap saja hal ini memberi efek luas buat kehidupan kota Denpasar.
Jalan-jalan di beberapa titik pada jam-jam tertentu macet total. Belum lagi pemakai sepeda motor yang uagl-ugalan. Tidak jarang ditengah kemacetan sering menyerobot hak pejalan kaki dengan mengendarai sepeda motor di trotoar. Kelihatannya, Pemerintah Kota Denpasar harus secepatnya menanggulangi masalah ini. Jika dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin Denpasar harus menjadi Jakarta kedua. Dan para tukang ojek ini juga akan semakin termaginalkan. Kasihan...

Mereka Melampiaskan Diri dengan Judi

2008-01-16T18:09:00.001-08:00

Menjadi sopir angkot bukan lagi pilihan memilih pekerjaan. Hanya karena tidak ada lahan lain saja para sopir angkot ini masih menggeluti pekerjaannya. Sebab, wajah Denpasar sudah berubah.
Dia menyebut namanya Ketut dan tidak menyebutkan nama lengkapnya. “Sebut saja begitu. Malu saya ditanyain masalah kayak gini,” ungkapnya dengan Bahasa Bali ketika saya temui di angkot jurusan Sanglah-Pelabuhan Benoa. Sore itu saya menghentikan angkot Ketut di depan Kandang Sapi Pesanggaran. Tidak ada seorang penumpang pun di dalam angkot Ketut. “Tidak ada penumpang dari pagi. Susah sekarang nyari penumpang di jalan,” ungkapnya getir sembari kepalanya tetap menoleh ke kiri dan ke kanan berharap ada penumpang yang siap menghentikan angkotnya.
Ketut bisa menjadi satu contoh tentang kehidupan sopir angkutan kota di Denpasar. Meskipun pada awalnya dia sedikit tertutup, namun lama kelamaan suasana yang saya bangun akhirnya bisa cair juga. “Aduh, Pak, dari pagi saya hanya dapat uang lima belas ribu rupiah. Uang itu sudah habis dipakai buat beli bensin,” keluhnya. Dengan penghasilan hanya sekitar Rp 20.000 sehari, dia dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. “Anak saya, dua-duanya, sekarang baru SMA. Saya sering mikir, mereka bisa melanjutkan kuliah atau tidak,” ucapnya lagi seraya menambahkan kalau angkot yang dia pakai sekarang adalah milik tetangganya yang tinggal di Pemogan. Angkotnya melaju perlahan. Untunglah juragan angkotnya mengerti tentang keadaan yang ditemui para sopir di jalan. “Kadang-kadang saya tidak nyetor ke bos saya. Untungnya dia ngerti (keadaan sopir di jalan).”
Bisa jadi apa yang diucapkan Ketut adalah representasi dari kehidupan sopir angkot di Kota Denpasar, setidaknya untuk jalur Suci-Sesetan-Pelabuhan Benoa. Sepanjang perjalanan, Ketut tidak terlihat mengeluh sedikitpun meski tidak ada seorang pun yang menghentikan kendaarannya. Tapi dari sorotnya matanya, terlihat ada harapan besar untuk mendapatkan penumpang di jalan dan membawa sedikit uang untuk istrinya di rumah. Kosongnya angkot menjadikan saya lebih leluasa mengajukan pertanyaan meskipun Ketut terlihat tidak antusias menjawab pertanyaan saya. “Malu saya pulang kalau tidak bawa uang,” ungkapnya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak jarang dia narik, begitu bahasa yang digunakannya, sampai malam. “Istri saya tidak bekerja.”
Lain Ketut lain juga yang dialami Made Mudana. Di usianya yang hampir kepala enam, dia tidak surut langkah untuk melanjutkan kembali pekerjaannya sebagai sopir angkot. “Sopir yang nyewa angkot saya nggak mampu bayar setoran,” ujarnya. Ditemui di pangkalan angkot depan Asrama Mahasiswa Unud Diponegoro, Mudana menambahkan, target setoran sebesar 25 ribu tidak mampu dipenuhi sehingga sopir yang narik angkotnya angkat tangan. Mudana bercerita, dia sudah menjadi sopir angkot sejak 1970-an. “Waktu angkot masih roda tiga (maksudnya bemo) saya sudah jadi sopir angkot,” katanya.
Mudana menuturkan, narik bemo (begitu dia menyebut angkot yang dikemudikannya) sekarang sudah jauh beda, tepatnya setelah Peristiwa Bom Bali. Hanya saja setelah didesak kenapa bisa berpikir seperti itu, dia tidak mau menjelaskan secara lebih detail. “Yang pasti, sekarang penumpang sudah jarang.” Dulu dia mampu membiayai anaknya kuliah dari hasil narik angkot. Ketika ditanya anaknya kuliah dimana, dia hanya menggeleng. Tidak tahu. “Pokoknya anak saya kuliah di keguruan,” cetusnya.
Dia bersyukur anaknya sekarang sudah bekerja, jadi guru honor, sehingga sudah bisa mandiri. Jika tidak dia tidak bisa ngebayangin ngongkosin kuliah anaknya. Apalagi istrinya hanya pedagang canang. Kini, hari tuanya hanya dihabiskan dengan narik angkot.
Apa yang dialami Ketut dan Made Mudana juga dialami oleh Made Dana. Pria berambut gondrong ini bahkan menuturkan, dia sudah narik angkot sejak SMA. “Waktu itu hanya jadi kerja sambilan sepulang sekolah,” ucapnya sembari menambahkan sejak itu dia tidak lagi meminta uang kepada orang tuanya yang juga sudah berkecukupan. “Saya sempat ditawari jadi tukang sapu di kantor gubernur setamat SMA oleh ipar saya. Tetapi saya tolak karena waktu itu lebih mudah dapat uang dari narik angkot.”
I Made Dana menuturkan, sejak tamat SMA tahun 1986 hingga Oktober 2006, angkot masih dilirik oleh masyarakat kota Denpasar. Tapi sejak, Bom Bali I meledak di Kuta, jumlah penumpang angkot menurun drastis. Jika ditambah dengan pembatasan penduduk pendatang yang notabene menjadi salah satu konsumen besar sopir angkot, lengkap sudah. Tidak heran memang, jika kondisi dan nasib para sopir angkot ini tidak menjadi lebih baik. Beberapa angkot yang kami temui bahkan tidak membawa satu orang penumpang pun. Yang menggunakan jasa angkot hanya anak sekolah. Itupun hanya pada waktu tertentu dengan bayaran lebih rendah daripada penumpang biasa. Tidak heran, sopir angkot lebih sering nombok daripada pulang dengan uang di tangan.
“Dulu jadi sopir angkot penghasilannya bisa ngalahin pegawai negeri. Berani bersainglah kita dulu. Dapat duit Rp 100.000 bersih dulu sangat mudah. Tapi sekarang dapat sepuluh ribu aja sudah untung,” ungkap Ketut Puja, seorang sopir angkot ketika ditemui di kawasan Suci, Denpasar. Hal ini dibenarkan oleh Made Dana. “Bahkan tidak jarang hanya dapat Rp 5.000.”
Bagi yang memilik angkot sendiri seperti Ketut Puja, masalah setoran mungkin tidak terlalu memusingkan. Berapapun dapat dalam sehari, artinya uang itu sudah menjadi bisa dibawa pulang seutuhnya. Beda dengan Made Dana. Rata-rata uang yang harus disetor kepada pemilik angkot sebesar Rp 30.000 . Jika ditambah uang bensin sebesar Rp 40.000 maka bisa dibayangkan berapa besar uang yang dihasilkan oleh para sopir angkot. “Seringkali muter-muter tapi nggak dapat satu penumpang pun. Lihat teman saya (dia menunjuk rekannya yang baru datang sambil berdendang ‘cuma delapan ribu, cuma delapan ribu’ dengan nada riang yang dibuat-buat), dia cuma dapat Rp 8.000 habis muter-muter,” tutur Ketut Puja sambil tangannya sibuk mencoret-coret kertas sisa bungkus rokok dengan angka-angka.
Setelah terdiam beberapa lama, datang seorang sopir angkot lain. Namanya Ketut Westra. Ketut Puja lalu menyerahkan coretan angka itu kepada Ketut Westra. Togel. Sering tembus? Sambil terbahak, Puja menjawab, lumayanlah buat ngisi waktu sama nambah setoran.
Sopir-sopir angkot ini menjadi korban dari semakin banyaknya jumlah kendaraan pribadi di Kota Denpasar. Konsumen angkot hampir semua sekarang beralih menggunakan sepeda motor. Kemudahan mengkredit sepda motor ditengarai menjadi penyebabnya. Hal ini dibenarkan oleh para sopir itu. Bahkan, mahasiswa Unud yang dulunya sering menggunakan jasa angkot sebagai kendaraan ke Bukit kini hampir semuanya memakai sepeda motor. “Kalau mereka tidak bawa sepeda motor, ya numpang teman,” kata Made Dana. Waktu angkot masih jaya, dia bisa bolak-balik empat kali ngangkut mahasiswa ke Bukit.
Ada hal menarik yang diungkapkan oleh Made Dana ketika sopir angkot masih berjaya. “Kalau dulu berani main judi (metajen, sabung ayam) setiap enam bulan sekali. Uang hasil narik masih bisa digunakan untuk minum-minum. Tentunya setelah setor ke istri sebanyak Rp 20.000 sedangkan sisanya sebesar Rp 30.000 kita yang pegang. Makin hari kan makin banyak. Kasarnya, dulu berani ngekosin cewek dan menghidupinya. Tapi sekarang mana berani ngelakuin hal itu karena memang nggak ada biaya untuk itu.” Masih untung bisa menghidupi anak-anak yang masih kecil, tambahnya.
Ketut Puja menjadikan angkot sebagai tumpuan terakhir setelah tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakoninya. Setelah sempat berhenti jadi sopir angkot selama hampir lima tahun, Puja akhirnya memutuskan kembali ke pekerjaan lamanya sekitar 6 bulan yang lalu. “Tidak ada pekerjaan lain yang saya bisa,” pungkasnya. Apa saja yang dilakukan selama nganggur? “Metajen!” jawabnya singkat. Tetapi ada satu hal yang dia syukuri saat ini. Anaknya sudah tamat SMA. Setidaknya hal ini meringankan bebannya. Dia tidak membayangkan harus membayangkan jika masih ditambah dengan mengongkosi anaknya sekolah. Hal yang harus dialami Ketut Westra. “Anak saya sekolah di Dwi Jendra. SPP-nya saja Rp 185.000. belum lagi uang lain-lain. Istri saya hanya jualan nasi Jinggo di Jalan Diponegoro,” ucapnya dengan keras. Entah marah atau semangat karena keluhannya ada yang mendengarkan. Westra bahkan sedikit promosi tentang nasi jinggo yan g dijual istrinya. “Sering kok mahasiswa yang nongkrong-nongkrong di tempat istri saya.”
Seperti halnya sopir angkot lain, Ketut Westra dan Ketut Puja menghabiskan siang yang terik itu sambil ngobrol ngalor-ngidul di samping angkot mereka. Bercanda dan sesekali menertawakan nasib. Entah kapan seorang penumpang melambaikan tangan buat menggunakan jasa mereka. Sebab, ribuan kendaraan roda dua sudah memadati setiap ruas aspal di Denpasar. Entah kapan...
(Lenyot)

Mahasiswa Tetap Tutup Mata

2008-01-16T18:07:00.001-08:00

Pemilihan raya atau Pemira (sebelumnya disebut Pemilu Raya) digelar sudah. Tanpa kampanye, mahasiswa tak tahu siapa-siapa yang menjadi kandidat. Namun berhasil membawa Andra Delfiandy Asra alias Sutan menjadi Presiden BEM PM Unud. (Mau) tahukah mahasiswa Unud?

Dan pesta demokrasi pun kembali berhasil terulang. Meskipun pincang dan diwarnai berbagai suara sumbang setidaknya gelaran berhasil membawa nahkoda baru bagi kekosongan pucuk kepemimpinan BEM PM Unud, selama setahun. Ya, Andra Delfiandy Asra pun menjadi Presiden BEM PM Unud yang baru. Berhasil mengeser saingan tunggalnya Choki-Jensen.
Pra Pemira tak kentara ada aura persaingan antar kandidat. Cerita menarik dari para kandidat adalah kemunduran salah satu kandidat satu hari menjelang pemilihan. Ditambah isu-isu strategi politik sempat mengiringi kemoloran jadwal pendaftaran kandidat.
Awalnya ada tiga pasangan kandidat. Andra Delfiandy Asra dari Fakultas Ekonomi berpasangan dengan Ibran dari Fakultas Kedokteran Hewan, Abrisal Pulungan alias Choki dari Fakultas Pertanian dengan wakilnya Jensen dari Fakultas Teknologi Pertanian, dan pasangan Pande Tapa Brata-Yogiswara, keduanya mahasiswa Fakultas Hukum. Dan akhirnya hanya ada dua pasangan kandidat di Pemira tahun ini akibat pengunduran diri Pande-Yogi.
Cukup disayangkan, pemilihan kali ini menyeret sejumlah pertanyaan menggelitik benak kita. Pertama, calon presiden yang mendaftar dua hari sebelum pemilihan dan pengunduran salah seorang calon pada H-1. Kemudian pelaksanaannya yang terkesan tergesa-gesa dengan publikasi yang minim, sampai kejadian yang mencengangkan, pesta demokrasi kali ini dilaksanakan tanpa kampanye, tanpa ritual pengenalan kandidat. Atau ketika kampanye tidak dilakukan, minimal calon presiden menyebarkan pamflet sebagai sebuah ajang untuk mengenalkan diri ke konstituennya.
Meskipun tak ada kampanye, menurut Wiman Wibisana, Ketua DPM Unud, toh ternyata Pemira berhasil mengundang tak kurang dari 996 rakyat Udayana untuk memakai hak pilihnya. Tak penting ada atau tidak kampanye, yang penting rakyat berpartisipasi, tambahnya. Pemilu ini berhasil meraup suara lebih banyak ketimbang pemulu DPM Mei kemarin yang notabene digelar dengan publikasi yang mewah. Namun satu hal yang harus dilihat kembali, pemilu kali ini justru lebih sedikit mahasiswa yang berpartisipasi jika dibangdingkan dengan pemilu tahun lalu yang berhasil meraup suara sebanyak 1243 dengan 29 suara tidak sah (Buletin Magang No. 2 Akademika, Edisi Februari 2006)
Bukankah kampanye merupakan bagian yang terintegrasi dari demokrasi? Dimana kampanye menjadi salah satu mediator bagi pemilih mengetahui sosok kandidatnya. Karena esensinya pemilih berhak tahu siapa-siapa saja yang menjadi kandidat. Bagaimana bisa milih kalau pemilih sendiri tidak tahu siapa yang harus dipilih. Kecuali pemilih memang telah memiliki hubungan emosional dengan kandidat. Memillih kandidatnya dengan hitungan kancing baju alias memilih seenaknya tanpa pertimbangan akan visi dan misi kandidat. Meniadakan kampanye sama saja dengan mematikan kesempatan pemilih untuk mengenal calon presiden yang pantas untuk dipilih. Hal ini tentunya bukan sebuah pembelajaran politik yang baik. Apalagi hal ini terjadi ditataran kemahasiswaan yang notabene tidak membawa kepentingan apapun kecuali kepentingan mahasiswa itu sendiri. Kalau pembelajaran terhadap demokrasi kampus tidak dimulai hari ini, apakah kita harus menunggu pemilihan selanjutnya?
”Aku nggak tahu siapa kandidatnya, kampanye semestinya ada untuk kami mengenal sosok-sosok siapa saja yang menjadi kandidat,” terang Bayu salah seorang mahasiswa Farmasi. Kampanye memang tetap diperlukan. Hal ini diungkapkan oleh Suardana, mahasiswa Fakultas Sastra 06. ”Ngapain saya ikut milih, orang kandidatnya saja saya tidak tahu!” terangnya sedikit sinis.
”Ketidakberadaan kampanye pada Pemira kali ini sebenarnya kesalahan dari kandidat sendiri,” ungkap Innu, ketua panitia Pemira. ”Waktu yang semestinya kita pakai untuk kampanye terpaksa dipakai untuk perpanjangan pendaftaran calon kandidat karena sampai hari terakhir tak satu pun yang mendaftar menjadi calon kandidat,” Ya, pendaftaran memang diperpanjang dari batas akhir pendaftaran tanggal 10 Desember menjadi tanggal 15 Desember 2007, tepatnya dua hari menjelang pemilihan. Dan alhasil kampanye tidak ada, pemira tetap jalan.
Fajar, Ketua KPM (Komisi Pemilu Mahasiswa) sendiri secara pribadi menilai, kampanye sangat penting sebagai bagian dari demokrasi itu sendiri. Namun apa daya waktu sangat mepet. Kampanye sendiri diserahkan kembali pada kandidat masing-masing berhubung waktu tidak memungkinkan untuk melaksanakan kampanye. ”Waktu tak semestinya menjadi kendala,” ujar Arif ketua SMFT. ”Kenapa harus tergesa-gesa, pemilihan raya ini seharusnya diketahui oleh seluruh civitas akademika Unud. Namanya saja pemilihan raya, apakah tidak akan menjadi sebuah ironi ketika mahasiswa Unud sendiri tidak tahu siapa-siapa saja kandidat-kandidatnya? Kampanye itu semestinya ada,” tambahnya.
Ada tidak adanya kampanye toh Pemira tetap berlangsung. Riak-riak perlawanan dari mahasiswa pun tak ada bermunculan. Memberikan kelicinan bagi jalannya Pemira. Seolah-olah Pemira dan mahasiswa adalah kutub utara dan selatan yang takkan pernah bertemu. Yang perlu digarisbawahi adalah Presiden BEM PM Unud yang baru telah terpilih. Artinya, tujuan Pemira ini memang benar-benar untuk memilih Presiden BEM, bukan sebagai ajang pembelajaran politik. Namun tahukah mahasiswa Udayana siapa pemimpinnya yang baru? ”Aku nggak ikutan milih jadi nggak tahu deh siap yang menang,” aku Erni, mahasiswa FMIPA 03. Setali tiga uang denga Erni, Ika Pradiarsa mahasiswa Fakultas Sastra 06 juga mengaku tidak memanfaatkan hak pilihnya pada Pemira. ”Aku nggak tahu siapa presiden BEM yang baru,”

Kekecewaan Pasca Pemira

Hajatan akbar untuk memilih Presiden BEM memang sudah berlalu, dan presiden pun sudah terpilih. Namun bekas-bekasnya masih renyah untuk diperbincangkan. Meskipun kenyataanya banyak mahasiswa yang memilih no comment tentang jalannya pemira kali ini. Hal ini terlihat dari sedikitnya mahasiswa yang berpartisipasi dalam pemira, setidaknya jika dikomparasi dengan total mahasiswa Unud.
Persiapan panitia Pemira bisa dikatakan tidak matang. Ibaratnya, langsung saja digoreng. Padahal Pemira adalah perhelatan besar yang (seharusnya) melibatkan seluruh mahasiswa Unud. Betapa tidak, untuk kegiatan sebesar ini, persiapannya tak lebih dari satu bulan. Panitia yang berjumlah kurang lebih 140 orang terbentuk satu bulan menjelang perhelatan. Kesiapan panitia cukup diuji dengan kemoloran pendaftaran calon kandidat. Dan ujungnya membawa Pemira tanpa sebuah kampanye. ”Kita hanya mengikuti apa yang menjadi konsep dari SC, ya kita sebagai panitia tinggal mengikuti,” kilah Innu membela diri.
Nyatanya calon-calon kandidat baru mendaftarkan diri tanggal 15, dua hari menjelang pemilihan. Dan sebuah kebetulan sematakah? Ketiga kandidat mencalonkan diri pada hari yang sama. sempat mencuat hal ini merupakan strategi politik. ”Saya daftar tanggal segitu karena tanggal 10 saya mau daftar ternyata belum ada kandidat lain yang daftar. Percuma saja saya daftar tanggal 10, toh pendaftarannya akan diundur, jadi saya daftar tanggal 15 saja,” ungkap Sutan meluruskan.
Kematangan panitia dalam melaksanakan Pemira kembali diuji dengan mundurnya salah seorang kandidat satu hari menjelang pemilihan. Pasangan Pande-Yogi mengundurkan diri. Mereka tak banyak mau bicara alasan apa yang membuat mereka mundur sebelum peperangan dimulai. ”Ada kegiatan yang lebih besar yang tidak bisa kami tinggalkan,” ucapnya ketika bertandang ke Akademika.
Di balik apa yang sudah terjadi kali ini, Arif Ketua SMFT mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Bahwasanya, panitia tidak mengiriminya surat pemberitahuan pemira. Bagaimana ini? Hal senada juga diungkapkan Pande Juliana. tak ada surat yang masuk ke ruangan SMFS kecuali surat permohonan ijin sebagai tempat TPS. Apalagi ke UKM, tak ada surat pemberitahuan yang masuk. Padahal jika mau menelisik, lembaga-lembaga ini sangat berpotensi untuk menjadi lidah penyambung sosialisasi Pemira ke mahasiswa-mahasiswa Udayana.
Panitia memang menyebar pamflet-pmflet. Kurang dari 500 pamflet disebar. Namun apalah fungsi pamflet tersebut jika isinya hanya mengajak mahasiswa untuk memilih namun tidak memperkenalkan siap yang harus mereka pilih. Mau milih kucing dalam karung?
Innu mengaku merencanakan inovasi baru dalam Pemira kali ini. Rencananya pemilihan akan dilaksanakan di ruangan-ruangan sehingga semua mahasiswa bisa ikut berpartisipasi. ”Kami sudah memohon ijin kepada dekan-dekan agar diijinkan mengadakan pemungutan suara dalam ruangan” ungkap Innu. Kenyataanya, pemungutan suara tak dilaksanakan di ruangan. Alhasil tak banyak mahasiswa yang berpartisipasi.
Satu hal yang menjadi syarat mutlak yang berlaku bagi semua mahasiswa agar bisa memilih adalah membawa KTM. Hal ini menurut panitia untuk menghindari penyalahgunaan suara oleh orang luar yang tidak berhak memilih. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Panitia tidak mengharuskan mahasiswa untuk menunjukan KTMnya sebelum memilih. ”Nggak kok, nggak pakai nunjukin KTM,” aku Febi salah seorang mahasiswa IKM. Yah, berbagai cara dilakukan asalkan ada yang memilih. Di Kampus Bali Fakultas Hukum, panitia bahkan sampai mendatangi pemilih yang terheran-heran dengan adanya kotak suara. ”Ada apa ini?” ungkap beberapa mahasiswa.

Sutanlah Sang Presiden
Konsekuensi sebuah pemilihan, Presiden yang terpilih mau tidak mau harus diterima oleh semua mahasiswa Unud. Rencananya Sutan akan dilantik 28 Januari ini dengan disaksikan oleh semua lembaga Fakultas. Pelantikan sendiri akan dilakukan oleh DPM. Hadirkah lembaga-lembaga fakultas ini ditengah kelenggangan hubungan antara lembaga fakultas dengan BEM Unud? ”Sudah cukup mengecewakan sekali kita tidak diberitahu tentang pemira. Kalau kita kembali tidak diundang dalam pembentukan Program Kerja BEM PM Unud satu tahun kedepan, kita bakalan tidak mau tahu urusan BEM lagi,” ungkap Arif.
Namun Sutan berencana mengundang seluruh lembaga fakultas dalam membentuk proker BEM. Sesuai dengan visi dan misinya, yang intinya ingin memperbaiki BEM namun jika lembaga-lembaga fakultas sudah tudak peduli lagi buat apa BEM dipertahankan lagi?
Mencari siapa yang benar dan siapa yang patut dipersalahkan memang terkesan tidak bijaksana. Namun, hal ini akan sangat bermanfaat sebagai sebuah refleksi ataukah otokritik untuk perbaikan kedepannya. Dan akan sangat bijaksana kita bersama-sama mau membangun BEM kembali, menyatukan aspirasi tanpa mempertimbangkan siapa yang menjadi pemimpin.
Salah satu tugas BEM adalah mengambil alih kembali kegiatan penerimaan mahasiswa baru 2008. BEM harus mampu meyakinkan semua pihak bahwa dia mampu menjadi penyelenggara kegiatan tersebut. Jangan sampai hanya jadi panitia ecek-ecek. Mahasiswa tidak hanya jadi event organizer tetapi lebih dari itu. Minimal mahasiswa ikut sebagai konseptor yang punya suara dominan. Sebab kegiatan itu adalah milik mahasiswa. Semoga pemira mengantarkan BEM PM Unud kepada sebuah perbaikan. Amin! (dwi)

Pahlawan!

2008-01-16T18:02:00.000-08:00

Semaun dan Tan Malaka. Nama itu hampir tidak pernah saya temukan dalam pelajaran sejarah ketika saya sekolah dulu. Tetapi di kalangan aktivis kekiri-kirian, nama di atas tentu tidak asing lagi. Semaun adalah tokoh PKI ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun bersama Muso. Oleh Soekarno, Semaun ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Namanya tenggelam hanya berembel-embel PKI! Bangsa ini memang tidak pernah menenggang sesuatu yang berbau kiri. Tan Malaka sendiri merupakan salah satu pemikir Indonesia modern. Dia ikut meletakkan fondasi negara kebangsaan. Dan oleh Soekarno pula, Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Menyedihkan lagi, hingga hari ini, tidak ada satu orang pun yang tahu dimana jasad Tan Malaka dimakamkan. Tetapi dalam perjalanan sejarah, mereka terlibat dalam pertarungan politik dan ideologi sehingga harus berbenturan dengan kekuasaan yang ada.
Yang menang, akhirnya melenggang dan yang kalah harus tersisih. Pertarungan antar elit membuat mereka memiliki posisi yang berbeda dengan ratusan pahlawan nasional. Ada yang diagung-agungkan dan dipuja-puja tetapi tidak sedikit juga yag dilupakan (lebih tepatnya sengaja dilupakan).
Tanyalah kepada generasi muda siapa yang mengenal sosok Kartosuwiryo? Kita hanya mengenal Kartosuwiryo adalah pemimpim pemberontak DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) terhadap kedaulatan NKRI di era Soekarno. Tetapi adakah yang tahu jika Kartosuwiryo adalah salah satu peserta Konggres Pemuda II 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda?
Sejarah memang beragam dan tidak bisa diseragamkan. Dia hadir sebagai sebuah perspektif dan berjalan beriringan dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa. Siapa yang berani menyebut PKI ketika Soeharto berkuasa? Bersiap-siaplah dijuluki komunis atau tidak Pancasilais. Penerbit mana yang berani menerbitkan buku-buku Pramoedya Ananta Toer ketika segala sensor dan bredel diberlakukan secara membabi buta terhadap produk-produk yang (katanya) berbau komunis? Padahal, tetralogi mahakarya Pram menjadi sebuah warna sendiri tentang sejarah bangsa ini. Dunia internasional begitu menghargai karya-karya Pram dengan berbagai penghargaan yang diterimanya. Ironisnya, Joesoef Isak pemimpin umum penerbit Hasta Mitra harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena berani menerbitkan karya Pram. Jaksa yang mengiterogasinya mengatakan “sudah bisa merasakan nilai-nilai Marxisme”. Tetapi dia kemudian dia meminta buku Pram karena dia mengaku sudah lama mengagumi Pram.
Sejarah dan kekuasaan adalah dua sisi yang berjalan beriringan. Kita dibuat terhenyak ketika mendengar Bung Tomo, penggerak rakyat Surabaya dalam peristiwa 10 Nopember belum dianugerahi pahlawan nasional. Bayangkan, orasinya yang diperdengarkan setiap Hari Pahlawan, yang membakar spirit arek Suroboyo, hanya menjadi seremonial setiap tahunnya tanpa penghargaan layaknya seorang pejuang kemerdekaan. Sikap kritisnya terhadap pemerintah membuat Bung Tomo tetap dalam kederhanaan tanpa gelar Pahlawan Nasional. Atau yang cukup kontroversial, ketika DR. Ide Anak Agung Gde Agung ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Nopember lalu. Gelar ini menyulut kontroversi di tanah kelahirannya, Bali, akibat sikap sang pahlawan yang berdasarkan kesaksian beberapa pelaku sejarah sering memihak Belanda. Perdebatan panjang kembali mengemuka karena tidak da transparansi dalam kriteria penetapan gelar pahlawan nasional.
Tetapi pahlawan juga manusia. Di satu sisi dia memiliki sikap patriotik yang patut menjadi teladan. Tetapi di sisi lain, dia juga manusia lengkap dengan segala kekurangannya. Tidak jarang sang pahlawan juga punya sisi gelap dalam hidupnya. Tan Malaka dan Semaun identik dengan komunis. Pram merupakan aktor dalam konflik antara Lekra dengan Manikebu. Soekarno pernah berbuat dosa dengan menobatkan dirinya sebaqgai presiden seumur hidup. Tokoh diatas hanya sekadar ilustrasi. Yang bisa dipertanyakan, sampai sejauh mana keberimbangan antara heroisme dengan noda yang dibuat selama hidupnya?

o0o

Kekuasaan melahirkan kekuatan. Kekuatan menimbulkan kesewenang-wenangan jika berjalan tanpa kontrol. Jika begini lahirlah dikotomi menang-kalah dalam demokrasi. Yang berontak harus menyingkir. Itulah yang dialami sebagian besar pemikir besar negeri ini. Harus menjadi pecundang hanya karena menjadi antitesis kekuasaan.
Kekuasaan tiba-tiba bisa menjadi dogma jika tidak ada kekuatan yang berani mendobraknya. Soeharto tiba-tiba menjadi Bapak Pembangunan dan orang-orang bertepuk tangan. Nyonya Tien Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional dan ribuan menitikkan airmata ketika pemakamannya. Pembalak liar dianggap sebagai pemacu ekonomi rakyat padahal dijadikan kebun kelapa sawit untuk memperkaya kroni-kroninya. Koruptor dibiarkan merajalela sepanjang tidak mengganggu kekuatan utama. Banyak anak pejabat seketika menjadi komisaris perusahaan negara. Pejabat militer aktif juga bisa menjadi kepala daerah. Tetapi begitu Orde Baru lengser, tiba-tiba saja semua pihak memusuhinya dan menghujatnya. Hartanya dihitung beramai-ramai. Asetnya ditelusuri hingga ke negeri antah berantah. Sebuah media terbitan luar negeri bahkan harus memberi cuma-cuma uang senilai satu triliyun kepada Soeharto karena dianggap menghina Bapak Pembangunan. Aneh! Kebebasan pers harus mati di tempat mencari keadilan. Tetapi satu hal yang mungkin terlupakan. Apakah sistem yang membuat Soeharto begitu jumawa selama 32 tahun juga ikut dirobohkan? Atau yang selama ini dibabat hanya pucuk-pucuknya saja? Akar dan batangnya dibiarkan hidup dan secara tidak sadar sudah merasuk menjadi perilaku yang mendarah daging di sebagian elit negeri ini.
Bangsa ini memang dituntut untuk kembali membuka luka lama yang ditutupi dan dipencundangi pada masa Orde Baru. Meskipun sakit, luka itu harus diobati. Membuka luka lama memang akan kembali membuat bangsa ini meringis. Bukan tidak mungkin tangis mereka yang terpinggirkan akan kembali pecah. Tetapi kebenaran memang harus dibuka. Kesadaran bahwa bahwa bangsa ini krisis dan butuh solusi harus segera dilakukan. Pengorbanan untuk sebuah kemajuan memang memerlukan pengorbanan. Meskipun sakit...

Agus Lenyot

Pintu Pertama

2008-01-16T17:57:00.000-08:00

Hidup memang bukanlah sebuah pilihan tetapi kehidupan selalu menghadapkan kita pada pilihan-pilihan. Kata seorang bijak, keberanian untuk menentukan pilihan itu memang penting tetapi jauh lebih penting keberanian untuk melaksanakan pilihan yang sudah kita tentukan. Dengan segala risiko yanng akan kita hadapi.
Itulah yang sedang kami alami. Setelah tidur lumayan panjang, akhirnya kami berhasil juga menerbitkan Tabloid Akademika edisi 53 dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Setelah pada kepengurusan sebelumnya kami hadir dengan format buletin bulanan, kini kami kembali ke pakem lama bernuansa konvensional. Hal ini kami lakukan tidak semata-mata menjaga brand image Akademika yang lebih dikenal dengan tabloid. Bukan karena kami menafikan perubahan tetapi kami ingin memperkuat citra kami dulu di mata pembaca sekalian. Kami juga ingin menghemat energi mengingat setumpuk agenda sudah menanti kami ke depannya.
Jujur, pilihan kami untuk bergelut di dunia jurnalistik menimbulkan romantisme tersendiri di sebagian awak kami. Entah ada yang merasa diacuhkan, disindir orang tua bahkan sampai dengan dilarang orang tua untuk datang ke rumah kedua (kami menyebut Akademika dengan rumah kedua). Namun, kami menikmati fase-fase ini. Relasi antarkawan yang tidak sekadar tertawa bareng tetapi juga penuh dengan dinamika positif yang harus dipecahkan bersama. Inilah kami. Perjuangan khas idealisme anak muda dengan semangat perlawanan yang diusung. Kami senantiasa mentransformasikan semangat perlawanan ini ke dalam energi yang positif (mudah-mudahan!). Entah itu dengan diskusi ringan sampai dengan obrolan rencana kerja kami ke depannya dan konkretnya tabolid yang kawan-kawan hadapi sekarang. Kami berpikir, untuk memulai sesuatu yang besar kami harus mulai dari lingkungan yang paling kecil. Kami harus bisa menyelesaikan masalah internal sebelum membicarakan masalah yang lebih kompleks. Jika tidak, akan muncul gugatan: menyelesaikan masalah dalam skala kecil saja tidak mampu apalagi menyelesaikan permasalah dalam skala kompleks?
Hal yang membuat kami terlecut untuk terus bernafas adalah makin minimnya antusiasme mahasiswa untuk bergelut dengan dunia pers mahasiswa. Lihat saja, hampir semua penerbitan pers mahasiswa yang ada di Bali, khususnya di Unud perlahan-lahan kolaps. Dan kami berharap, kita semua tidak akan mati pelan-pelan. Dan kami merindukan aktivitas mahasiswa yang penuh dengan diskusi atau forum ilmiah. Tidak sekadar kuliah, lulus dan cari kerja atau jadi pekerja. Dengan organisasi, yang entah apapun basis dan genrenya, kami berharap Unud bisa menjadi pioner kebangkitan mahasiswa. Kata M. Fadjroel Rahman, kritisisme adalah tantangan mahasiswa kekinian. Dan hal itu menjadi masalah kita bersama. Kami tidak berharap muncul stereotif di masyarakat: kampus sudah menjadi menara gading
Untuk itulah kehadiran pengurus baru diharapkan membawa angin segar untuk kemajuan Akademika ke depannya. Dinginnya hawa Plaga mengantarkan Intan Paramitha Apsari, mahasiswa Fakultas Pertanian 2005 sebagai Pemimpin Umum yang baru. Sedangkan untuk Pemimpin Redaksi masih dipercayakan kepada Agus Purnomo, mahasiswa Fakultas Hukum 2005. Ditambah dengan darah segar di jajaran pengurus, kami berharap ada spirit lain yang terus dikembangkan.
Edisi ini kami menghadirkan tema, Di Balik Sistem Tranportasi Kota Denpasar. Ide ini muncul disebabkan obrolan ringan di awak redaksi mengenai semakin tingginya volume kendaraan pribadi di kota Denpasar. Beberapa ruas jalan penuh sesak dengan sepeda motor dan mobil. Volume kendaraan meningkat sementara luas jalan tidak bertambah mengingat kondisi geografis Bali tidak memungkinkan untuk pertambahan itu. Yang menjadi pertanyaan kami: bagaimana nasib angkutan umum yang masih beroperasi di Kota Denpasar? Masihkah para sopir itu bisa menghidupi keluarganya ditengah semakin kerasnya himpitan hidup? Atau bisakah anak-anak sopir itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan dengan layak di tengah makin melambungnya harga sebuah pendidikan? Itulah yang kami kemas ke hadapan pembaca sekalian. Bahwa masih banyak sisi lain dari kota Denpasar yang butuh perhatian.
Untuk laporan khusus, kami mengangkat tema seputar Pemilihan Raya yang baru dilaksanakan akhir Desember lalu. Selain itu kami juga menghadirkan wawancara dengan I Wayan Gendo Suardana, salah satu pentolan aktivis HAM Bali.
Selain itu kami juga mengangkat tentang keberadaan mahasiswa asing di Unud. Kami ingin mengetahui alasan mereka melanjutkan pendidikan di Indonesia yang notabene kita tahu sistem pendidikannya tidaklah sebagus beberapa negara tetangga.
Itulah sekilas isi tabloid ini. Lebih lengkapnya pembaca bisa simak dengan lebih seksama. Kami sangat berharap tabloid ini bisa menjadi bahan bacaan alternatif buat kawan-kawan mahasiswa. Kami senantiasa ingin menjadikan kampus sebagai kawasan akademik tempat lahirnya orang-orang kritis dan bukan sekadar manusia-manusia pekerja. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran konstruktif untuk kemajuan kita bersama. Tabik!